Network
GALAMEDIA - Menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus melakukan persiapan. Tak hanya gencar melaksanakan vaksinasini Covid-19 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), tetapi juga mulai melakukan pengecekan daftar periksa.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Cucu Saputra pada acara Bandung Menjawab di Auditorium Balai Kota Bandung, Kamis (20/5) mengatakan, daftar periksa adalah sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan PTM. Selain sarana dan prasarana, kesiapan SDM sekolah, orang tua, dan para siswa juga menjadi penilaian.
Pemeriksaan kelayakan daftar periksa dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan.
Baca Juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Begini Persiapan Disdik Kota Bandung
“Persepsinya yang harus diingat adalah, PTM itu terbatas. Pertama, tergantung keputusan Satgas Covid-19 di tingkat kewilayahan atau di kecamatan. Kewenangan itu bukan di Disdik,” katanya.
Disdik Kota Bandung, sambung Cucu, sudah mendorong vaksinasi bagi PTK. Vaksinasi dilakukan kepada PTK di seluruh sekolah yang berada di Kota Bandung, tidak atas domisili atau asal kedinasan.
“Upaya yang sudah dilakukan adalah guru harus divaksin. Alhamdulillah berjalan cepat, sudah hampir 32 ribu orang lebih dari eksisting kuota vaksin 36 ribu orang. Kita tidak pilih kewenangan mau dari Kemenag atau orang dari luar kota yang mengajar di Kota Bandung. Jadi basisnya satuan kerja, bukan KTP,” bebernya.
Baca Juga: Putra Daerah Diharapkan Terpilih Jadi Sekda Kabupaten Bandung
Cucu kembali menegaskan, dalam PTM terbatas nanti hanya sebagian siswa yang bisa mengikuti. Jumlahnya dibatasi secara bertahap untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
“Berikutnya pengertian PTM terbatas itu acuannya bertahap dari sisi jumlah yang ikut tatap muka. Pertama, mungkin 30 persen dulu. Lalu kita monev (monitoring dan evaluasi),” jelasnya.
Bagi orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas, tidak perlu khawatir. Sebab tetap akan dilayani melalui pembelajaran secara daring. Apabila jumlahnya sangat banyak, maka akan diatur jadwal secara bergiliran.
Baca Juga: Hamas Surati Presiden Jokowi, Minta Bantuan ke Negara Islam dan Internasional
“Dengan demikian yang perlu mendapat perhatian, ketika pelayanan pendidikan ada yang PTM ada juga BDR (belajar dari rumah). Pilihan itu menjadi hak masyarakat dan kewajiban kita dan guru memberikan pelayanan. Siswa yang datang ke sekolah dilayani. Dan yang tidak datang juga dilayani. Itulah yang disebut dengan hybrid learning melalui platform blended learning,” ujarnya.
