Network
GALAMEDIA - Polemik terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan masih terus bergulir.
Politisi PKS Mardani Ali Sera pun mempertanyakan bagaimana nasib 75 pegawai KPK selanjutnya karena dinilai tidak ada kelanjutan.
Sebelumnya diketahui 75 pegawai KPK termasuk penyidik KPK ternama Novel Baswedan dinyatakan tidak lolos TWK.
Dengan tidak lolosnya Novel Baswedan, ia diisukan akan dicopot jabatannya dari status penyidik KPK yang sebelumnya ia pegang.
Baca Juga: Tingkatkan Kemahiran Anggota, Polres Sumedang Segera Bangun Lapangan Tembak
Banyak tokoh yang menganggap dikeluarkannya Novel Baswedan adalah sebagai langkah pelemahan KPK karena 75 orang yang tidak lulus tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi sudah memberikan pandangannya terkait hasil tes tersebut, juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, dikutip Galamedia dari Setkab.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Terkait hal tersebut, Mardani Ali Sera kimj mempertanyakan progress dari KPK, Kemenpan-RB, dan BKN terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
"7 hari sudah Presiden memberikan arahan terkait nasib 75 pegawai KPK. Sudah sampai mana progres nya @KPK_RI, @kempanrb, @BKNgoid ?" tulis Mardani Ali Sera dikutip Galamedia dari twitternya @MardaniAliSera pada Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 24 Mei 2021: Ketahui Mamahnya Pura-pura Lumpuh, Dewa Temukan Nana
Ia pun meminta masyarakat untuk terus mengawal isu tersebut, agar tidak terlalu lama.
"Pernyataan pak @jokowi urgen & signifikan untuk dijadikan pertimbangan serius dlm membuat keputusan. Kita menunggu implementasinya, mari terus kawal." tutup Mardani.***
