Network
GALAMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan akibat pemecatan 75 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Barikade 98 ikut angkat bicara dan berharap polemik segera disudahi agar pemberantasan korupsi tetap berjalan.
"Kehidupan demokrasi sekarang ini sudah semakin membaik. Tetapi kita justru berhadapan dengan masalah hukum, khususnya pemberantasan korupsi," ujar Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani, Senin, 24 Mei 2021.
Benny menambahkan, masyarakat Indonesia kini sudah mengetahui ide dan gagasan yang menjadi pikiran besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Disdik Cimahi dan Satgas Covid-19 Akan Awasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka
Ide dan gagsan itu yakni bagaimana penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi benar-benar memberikan rasa dan jaminan keadilan kepada masyarakat.
"Tapi kita juga tahu bagaimana kekuatan kanan tidak hanya masuk ke istitusi pemerintahan, lembaga politik, dan bumn bahkan masuk ke tubuh KPK," tegasnya.
Oleh karena itu, Benny menegaskan, Barikade 98 mengeluarkan ultimatum nasional. Pihaknya ingin memberikan dukungan penuh kepada KPK dan pemerintah.
"Ultimatum nasional kita keluarkan untuk KPK dan pemerintah agar tidak hanya membersihkan kelompok kanan dari istitusi pemerintahan, lembaga dan politik tapi juga dari internal KPK," terang Benny kembali menegaskan.
