Demokrat Kembali Dibuat Meradang, Moeldoko Disebut Tak Pantas Bicara Wawasan Kebangsaan

- 26 Mei 2021, 20:25 WIB
Moeldoko menegaskan bahwa TWK berlaku di semua lembaga pemerintahan bahkan BUMN, sehingga dia heran kenapa hanya KPK yang ribut soal TWK.
Moeldoko menegaskan bahwa TWK berlaku di semua lembaga pemerintahan bahkan BUMN, sehingga dia heran kenapa hanya KPK yang ribut soal TWK. /ANTARA /ANTARA

Baca Juga: Berkat Pembiayaan BRI, Pengusaha asal Sulsel Ini Raup Rp1 Miliar Lebih per Bulan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Moeldoko, TWK semestinya dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

Selama ini kata Moeldoko, aspek tersebut terus berjalan dalam proses peralihan pegawai sebagai ASN, tidak hanya di KPK, namun di lembaga lain.

"Begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan, harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang teruji dan mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," jelas Moeldoko.***

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x