Network
GALAMEDIA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta mengantisipasi penyebaran paham radikal melalui media sosial.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh meminta BNPT menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan langkah antisipasi tersebut.
"Komisi III DPR meminta Kepala BNPT melakukan langkah-langkah antisipatif bekerja sama dengan Kemenkominfo dan BSSN," kata Khairul saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala BNPT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca Juga: Ikut CPNS dan PPPK? Begini Tipsnya Biar Mudah Jalani Tes dan Lolos Seleksi
"Telusuri dan ungkap rencana aksi terorisme dan penyebaran paham radikal yang menuju terorisme melalui media sosial," sambung dia.
Khairul menambahkan, Komisi III DPR meminta BNPT memperkuat fungsi intelijen sebagai upaya pencegahan dini terhadap aksi teror.
Langkah itu, kata dia, bisa dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga untuk pencegahan aksi terorisme.
"Komisi III DPR mendukung upaya peningkatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT," tuturnya, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Terbongkar! Andin Mengetahui Identitas Reyna yang Sebenarnya di Ikatan Cinta Kamis, 27 Mei 2021
Menurut Khairul langkah peningkatan SDM dan sarana-prasarana BNPT tersebut termasuk meningkatkan fungsi pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum, dan kerja sama.
Baik internasional maupun regional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menjelaskan institusinya saat ini memiliki SDM sebanyak 978 orang yang terdiri atas gabungan pegawai struktural dan nonstruktural.
Baca Juga: Habib Bahar Doakan Habib Rizieq Dapatkan Keadilan Saat Divonis Hakim: Semoga Kezaliman Terbukti
Jumlah tersebut, jelasnya, terdiri atas 17 personel TNI, 18 Polri, 355 PNS, 226 pegawai pemerintah non-PNS, Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 226 personel, kelompok ahli 10 orang, dan 352 orang dalam Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang melakukan pencegahan di 32 provinsi.
"Untuk penuhi SDM, kami melakukan CPNS pada tahun 2014 sebanyak 34 orang, pada tahun 2015 sebanyak 17 orang, 2017 sebanyak 60 orang, sebanyak 95 orang pada tahun 2018, sebanyak 118 orang padai tahun 2019, dan pada tahun 2021 direncanakan CPNS sebanyak 56 orang," terangnya.***
