Network
GALAMEDIA - Sebelumnya ramai diperbincangkan dana calon haji Indonesia yang sudah dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut lantas dibantah dengan tegas oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.
Moeldoko bahkan mengatakan bahwa isu mengenai dana calon haji yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur negara adalah isu menyesatkan. "Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko dikutip Galamedia dari Antara.
Moeldoko menegaskan bahwa setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman.
Dana tersebut sudah dipastikan aman karena Moeldoko sudah menanyakan langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Anggito Abimanyu.
Baca Juga: Samakan Data Kependudukan, BPS Gelar Rakor Bareng Dukcapil se-Indonesia
"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji) bahwa uangnya aman," katanya.
Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.
Moeldoko mengatakan bahwa semua negara juga mengahadapi persoalan yang sama, hal itu perlu dimaklumi karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap Moeldoko.
Baca Juga: Anggota DPD Ungkap Persentase Dana Haji yang Dipakai Pemerintah untuk Infrastruktur
Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi.
Baca Juga: Tanggul Sungai Cisunggalah Rawan Jebol, Pemkab Bandung Bahas Rencana Normalisasi
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Justru dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk Dana Haji Aman.***
