Network
GALAMEDIA – Upaya pengambilan alihan Partai Demokrat kembali dilakukan oleh kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli, Serdang, Moeldoko.
Terbaru, kubu tersebut telah menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna H Laoly. Gugatan diketahui dilayangkan pada Jumat, 25 Juni 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dalam gugatan tersebut, kubul Moeldoko meminta hasil kepengurusan KLB disahkan.
Di mana, Moeldoko akan menjadi Ketua Umum dan Jhoni Allen Marbun menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tahun 2021 – 2025.
Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang, Rusdiansyah dalam keterangan tertulisnya.
“Sebagaimana diketahui pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan, maka dari itu, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta,” katanya dilansir melalui berbagai sumber Jumat, 25 Juni 2021.
Terkait gugatan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menyatakan, Moeldoko telah lepas kendali dan seharusnya dia dapat menghormati putusan dari Menkumham.
“Selaku Kepala Staf Presiden (KSP) yang meja kerjanya di dalam istana negara, seharusnya Moeldoko bisa menghormati putusan Menkumham yang mencerminkan kebijakan Presiden,” katanya kepada wartawan dilansir melalui berbagai sumber, Minggu, 27 Juni 2021.
Selain itu, Irwan menilai bahwa tindakan Panglima TNI itu seolah memberi pesan pada rakyat, dirinya tidak menghormati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Promosikan Alat Swab Antigen, Raffi Ahmad-Nagita Slavina Kena Semprot Jerinx SID
Atas dasar hal ini, Irwan meminta Jokowi untuk segera memecat Moeldoko karena telah membuat malu pemerintahan bahkan istana.
“Jokowi harus segera pecat Moeldoko untuk kewibawaan pemerintahannya. Jangan ada pembiaran terhadap langkah Moeldoko yang membuat malu istana dan pemerintah,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tingkah Moeldoko tekah melewati batasan dan tidak boleh dibiarkan.
“Tingkah KSP Moeldoko seradak-seruduk seperti ini tidak boleh terus dibiarkan oleh presiden. Ini pelan-pelan mengikis kepercayaan rakyat pada istana jika tidak dihentikan,” pungkasnya.***
