Network
GALAMEDIA - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit.
Pemda Provinsi Jabar juga mendapat dukungan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan Pertamina.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap dengan adanya dukungan dari sejumlah BUMN, kebutuhan oksigen di rumah sakit di Jabar memadai. Hal itu penting untuk menekan risiko kematian pada pasien Covid-19.
"Kami sedang memastikan bantuan oksigen dan apresiasi kami kepada beberapa BUMN. Kami dibantu Krakatau Steel, didukung Pupuk Sriwidjaja, dan Pertamina untuk persiapan dalam skala besar, sehingga mudah-mudahan tidak ada kejadian rumah sakit kehabisan oksigen," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 5 Juli 2021.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa strategi peningkatan distribusi dan pengadaan diyakini bisa menjawab tantangan keperluan oksigen medis di Jabar.
"Saat ini sedang dilakukan tindak lanjut dari strategi untuk mengatasi persoalan suplai oksigen dan suplai tabung," kata Taufiq.
Taufiq menuturkan, pihaknya akan mengoptimalkan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, swasta, BUMN, BUMD hingga BAZNAS. Salah satu upaya kolaboratif yakni dengan meningkatkan distribusi, dukungan transportasi dan SDM terutama untuk kebutuhan sopir dan tenaga angkut tabung.
"Untuk distribusi ini kami perkuat kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, produsen hingga agen, karena penguatan distribusi butuh sistem kerja bersama. Saat ini posko oksigen sedang dibentuk di kabupaten/kota," tuturnya.
Langkah lain yang lebih strategis adalah pengadaan tabung gas baru untuk medis sebanyak 300 tabung baru berisi gas oksigen 6 meter kubik dan 100 tabung baru berisi gas oksigen 1 meter kubik.
Menurut Taufiq, Pemda Provinsi Jabar akan menggunakan dana BAZNAS yang pengadaannya akan difasilitasi BUMD PT Jasa Sarana. "Ini akan disinkronkan dengan penyiapan buffer stok tabung gas oksigen," katanya.
Baca Juga: Puluhan Pelanggar Prokes Dikenai Sanksi Denda hingga Ratusan Ribu Rupiah
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menaruh perhatian serius pada penyiapan kebutuhan oksigen untuk masyarakat, terutama yang tengah menjalani isolasi mandiri. " Ini sedang dibahas lebih teknis karena untuk masyarakat yang isoman dan jauh dari fasyankes butuh fasilitasi tabung oksigen kecil," ucapnya.
Taufiq juga memastikan langah kerja sama penting dengan BUMN PT Krakatau Steel lewat PT Krakatau Natural Resources. Kerja sama yang tengah dilakukan BUMD PT Migas Hulu Jabar ini memastikan Jabar mendapat kuota pengisian oksigen sebanyak 150 tabung 6 meter kubik per hari.
"Kami juga melakukan penjajakan dengan BUMN lain termasuk Pusri dan Pertamina, kerja sama ini sudah dimulai dengan PT Krakatau Natural Resources," katanya.
Pemda Provinsi Jabar, kata Taufiq, sudah menghitung kebutuhan oksigen medis hingga akhir Juli 2021. Pihaknya menargetkan upaya dan kerja keras yang sudah disusun ini bisa memenuhi 10 persen kekurangan yang mencapai 9.000 tabung baru.
“Kami berterima kasih karena banyak peran penting dari sejumlah sektor, salah satunya dukungan dari Kementerian BUMN lewat Krakatau Steel, Pusri dan Pertamina,” tuturnya.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad melaporkan, ketersediaan oksigen untuk rumah sakit mulai terpenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan.
Baca Juga: Suhu Terasa Lebih Dingin, Ternyata Bumi Sedang Alami Fenomena Aphilion, Apa Itu?
"Dari pantauan, sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan secara bertahap, apalagi nanti kalau kerja sama dengan BUMN ini sudah running seratus persen," katanya.
Sejauh ini, menurut Daud, tidak ada indikasi penimbunan oksigen. Kelangkaan oksigen terjadi murni karena permintaan yang meningkat tiba-tiba lebih dari 100 persen. Ia mengatakan, posko distribusi oksigen masih dalam proses pembentukan dan akan ditempatkan di pusat kota di 27 kabupaten/kota.
"Tidak ada indikasi itu, hal ini terjadi karena permintaan yang tiba-tiba melonjak dari biasanya," ucapnya. ***
