Network
GALAMEDIA – Penanganan stunting di masa pandemi saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana ditengah kesibukan pemerintah mengatasi pandemi, program-program pencegahan stunting harus tetap diprioritaskan.
Bila tidak, kebutuhan nutrisi dan perkembangan anak-anak Indonesia jelas terdampak. Hal itu mengemuka dalam webinar Aksi Bersama Dalam Upaya Pencegahan Stunting untuk Mencapai Target 14% pada 2024 yang berlangsung, Selasa, 13 Juli 2021.
Pemerintah telah menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. R. Nina Susana Dewi Sp. PK (K)., Mkes. MMRS mengatakan stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam SDGs dimana target tahun 2030 adalah terbebas dari malnutrisi.
"Melalui penanggulangan stunting human capital index Indonesia akan meningkat,” jelas Nina.
Sementara Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, S.iP.,M.I.Kom menyampaikan bahwa berbicara tentang sektor kesehatan masih tingginya permasalahan gizi dan tingginya stunting masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan.
"Saya khawatir fokus kita ke pandemic menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih matang untuk stunting ini karena kaitannya menjadi masa depan generasi bangsa dilupakan atau tidak optimal, apalagi saat ini saya sebagai penggerak PPK di masyarakat tidak ada lagi posyandu dikarenakan khawatir terjadinya penularan virus corona, ada beberapa posyandu belum tutup yaitu posyandu keliling walaupun tidak optimal karena kondisi PPKM darurat Jawa-Bali," jelasnya.
Selain itu Atalia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya stunting ini.
"PR kita adalah capaian target kita sebesar 14 % di tahun 2024, termasuk juga harus berkomitmen zero new stunting di tahun 2023. Sebagai seorang yang bergerak langsung dengan masyarakat, khususnya bahwa masih banyak anak stunting disembunyikan, ada stigma di masyarakat bahwa stunting hanya berlaku di masyarakat yang ekonominya rendah atau di pedesaan saja," jelasnya.
"Bagaimana sosialisasi dan edukasi bisa disampaikan juga mengenai tingginya usia pernikahan anak, 26% dibawah 18 tahun 40% pernikahan beresiko melahirkan anak stunting, edukasi ini termasuk pola asuh, pola makan, dan sanitasi PR bagi kita semua harus dilakukan secara kolaboratif," tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Agar Rakyat Tidak Susah Makan, Demokrat: Lip Service, Kenyataannya Rakyat Tak Bisa Cari Nafkah
Sedangkan Dr. drg. Marion Siagian, M.Epid selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan angka prevalensi stunting di Jawa Barat berdasarkan Survei status gizi dan balita tahun 2019 sebesar 26,2% dan ini masih tinggi. Dimana Lokus Provinsi Jawa Barat sebanyak 23 kab/kota untuk terus kita benahi agar bisa mencapai target nasional 14% dan untuk target Jawa Barat sebesar 19%.
"Stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor selain itu diantaranya dipengaruhi oleh praktek pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC) dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan yang bergizi dan kurangnya kases air bersih dan sanitasi yang layak," tandasnya.
Dikatakannya, strategi Jabar Zero Stunting melakukan satu “Gerakan Masif” untuk mewujudkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menjadi lebih kecil dari standar WHO (Stunting < 20%).
