Network
“Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya Vaksin Gotong Royong ini,” tegas Puan.
Politikus PDIP ini juga mengatakan bahwa pemerintah harus membuat aturan yang jelas terkait Vaksin Gotong Royong individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat.
Terutama sosialisasi bahwa Vaksin Gotong Royong tidak menggunakan dana APBN atau menggunakan vaksin hibah.
“Harus disampaikan terus menerus bahwa Vaksin Gotong Royong ini bukan pakai APBN, bukan pakai uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari manapun," tutur Puan.
Baca Juga: Inggris Gagal Juara Euro 2020, Harry Maguire Malah dapat Musibah, Ayahnya Terinjak-injak di Wembley
Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi tudingan bahwa negara malah berbisnis di tengah pandemi yang menyengsarakan rakyat.
"Sehingga tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani Vaksin Gotong Royong ini tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.
“Jadi harus dipastikan bahwa faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis,” ujarnya.
Puan pun mengatakan bahwa pemerinrah harus menjelaskan bahwa dua jenis program vaksinasi ini beda kamar dan tidak saling terhubung sama sekali.
