Network
GALAMEDIA - Kabar terkait vaksinasi berbayar masih menjadi buah bibir sebagian masyarakat, lantaran dianggap sebagai bisnis. Padahal angka Covid-19 di Indonesia saat ini termasuk yang tertinggi di antara negara-negara lain.
Anggota DPR RI dan Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dengan tegas menyatakan bahwa vaksin berbayar harus dibatalkan bukan hanya sekedar ditunda.
Fadli pun kemudian menjabarkan empat alasan kenapa vaksin berbayar ini harus ditolak bukan ditunda seperti saat ini.
Pertama, kebijakan ini menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19.
Baca Juga: Meninggal Dunia dengan Tenang, Yuni Shara Berduka Ditinggal Ayah Tercinta
Sebelumnya diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemerintah menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya alias gratis.
Tetapi, peraturan tersebut diubah oleh Permenkes No. 10 Tahun 2021 di mana badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi untuk staf atau karyawannya.
Lalu, aturan ini diubah lagi oleh Permenkes No. 19 Tahun 2021, di mana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa diberikan kepada individu atau perorangan secara berbayar.
Inkonsistensi kebijakan ini dinilai berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri.
Tanpa adanya jual beli vaksin saja, masyarakat masih banyak yang tidak percaya adanya Covid-19, maka jika ada wacana komersialisasi seperti ini, akan membuat masyarakat semakin tidak percaya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Tak Ada Rekayasa Jalan di Kawasan Simpang Jati Cimahi
"Wacana konspiratif pasti akan kian berkembang di tengah masyarakat, yang pada ujungnya akan kian mempersulit kita untuk mengakhiri pandemi ini," tulis Fadli dikutip Galamedia dari akun twitternya @fadlizon.
Kedua, hanya sedikit negara yang mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali.
Sejauh ini, dalam catatan Politikus Gerindra ini, ada tiga negara yang menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan.
"Kita tahu, untuk memberikan jaminan ketersediaan vaksin bagi tenaga kesehatan, Taiwan sudah membatalkan kebijakan ini," jelas Fadli.
Sedikitnya negara yang menerapkan kebijakan ini harusnya dijadikan kompas moral oleh Pemerintah Imdonesia.
Baca Juga: Wanita Ini Ajak Peserta JKN-KIS Rutin Bayar Iuran
Fadli mengambil contoh Singapura yang membuka opsi vaksin berbayar sesudah mereka vaksinasi 70 persen penduduknya.
Sementara India, terakhir ada 12 orang menterinya mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalan penanganan Covid-19.
"Masak negara yang gagal menangani Covid-19 kita jadikan contoh?" tanya Fadli.
Ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor karena hanya bisa diimpor Pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN.
"Jadi, vaksin ini dibeli dengan uang rakyat, tapi kini hendak dijual kembali kepada rakyat melalui perusahaan negara. Jelas sangat tidak etis," tegas Fadli.
Baca Juga: Baznas: Kini Berkurban pun Bisa Melalui Smartphone
Sesuai Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013, keuangan BUMN itu masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Jadi, klaim Menteri BUMN atau Menteri Kesehatan bahwa pengadaan vaksin berbayar ini tidak melibatkan dana APBN sangat bermasalah.
Terakhir, kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, maka penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas.
Mereka yang punya uang dipastikan bisa segera memperoleh vaksin, sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksinasi gratis Pemerintah yang entah kapan akan menjangkau mereka. Ini bisa sangat menciderai rasa kemanusiaan.
"Jadi, masyarakat pantas menolak kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral tersebut. Kebijakan itu seharusnya bukan hanya ditunda, tapi juga dicabut," tutupnya.***
