Network
GALAMEDIA - Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kini resmi diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021.
Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator PPKM Darurat Luhur Binsar Pandjaitan.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan pun mendukung langkah Pemerintah dalam melakukan perpanjangan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.
Pasalnya, laju penyebaran Covid-19 masih tinggi dan terus naik hingga mencapai 30.000 sampai 40.000 lebih kasus Covid-19 per-hari dalam beberapa hari terakhir.
Politikus Partai Demokrat ini pun menilai bahwa perpanjangan PPKM seharusnya dilakukan hingga akhir Juli 2021.
"Kita melihat, kasus harian Covid-19 belum menunjukkan penurunan sehingga perlu diperpanjang hingga akhir Juli 2021," tutur Syarief.
Selain itu, ia juga mendukung penuh pemerintah untuk terus melakukan pendistribusian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu dan terdampak Covid-19.
"Sembari, Pemerintah juga terus melakukan pendistribusian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, juga bagi keluarga yang terpapar dan merasakan akibat dari Pandemi Covid-19," ungkapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mengatakan bahwa Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat ini.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi sehingga efektivitas dari PPKM Darurat ini membaik karena belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari pelaksanaan PPKM Darurat beberapa waktu yang lalu," ujar Syarief.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 21 Juli 2021: Elsa Hampir Bunuh Sumarno, Rendy Memergokinya
"Selain itu, perlu adanya kebijakan lanjutan sebagai penguatan PPKM Darurat," sambungnya dikutip Galamedia dari laman MPR RI.
Menurut Syarief, Pemerintah harus mengambil kebijakan lanjutan dari PPKM Darurat yakni melarang masuknya WNA dari negara episentrum Covid-19 sementara waktu.
"Pemerintah harus berani mengambil kebijakan pelarangan masuknya WNA, seperti dari India, Cina, dan beberapa negara lainnya yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Langkah ini adalah hal lumrah dilakukan oleh berbagai negara untuk memutus laju penyebaran Covid-19," paparnya.
Terlebih, Presiden Jokowi menyebut bahwa WHO memprediksi akan muncul varian baru setelah Delta.
Baca Juga: Statuta UI Direvisi Jokowi, Faisal Basri: Rakyat Makin Tidak Percaya pada Presiden
"Sejak awal Covid-19 hingga munculnya varian Delta menunjukkan bahwa pintu masuk WNA harus diperketat. Jangan sampai varian baru Covid-19 menyebar lewat pendatang dari luar, Pemerintah kemudian kalang kabut menanganinya," ungkapnya.
"Lebih baik mencegah dengan melarang masuknya WNA untuk sementara waktu," jelas Syarief.
Anggota MPR RI ini pun mendorong Pemerintah untuk melakukan analisis dengan para pakar agar dapat memprediksi kapan dan bagaimana pandemi Covid-19 dapat berakhir.
"Pemerintah harus melakukan analisis dengan segala sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memprediksi kapan dan bagaimana Pandemi ini bisa berakhir sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan ketenangan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah," tutupnya.***
