Network
Terlebih, kebijakan PPKM yang serba ambigu ini diperparah dengan penerbitan beberapa kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik, seperti Peraturan Presiden tentang Statuta Rektor Universitas Indonesia.
"Bangsa ini harus memilih jalan keluarnya sendiri jika negara terbukti gagal dan alpa dalam setiap kebijakannya. Sudah terlalu banyak yang menjadi tumbal dari kebijakan PPKM," sesalnya.
Baca Juga: Polemik KPK Masuki Babak Baru, Komnas HAM Akan Kembali Periksa 75 Pegawai Demi Temukan Fakta Lain
Namun kebijakan kini sudah terlanjut dibuat. Oleh karenanya, PB HMI mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menghargai imbauan pemerintah untuk taat protokol kesehatan dan menghindari aktivitas di luar rumah.
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat mungkin akan kehilangan kesabaran, tapi kita harus saling bergotong-royong melewati masa sulit ini," tandasnya.
Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy pun mengingatkan perihal tersebut. Aksi gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap langkah pemerintahan Jokowi mulai terjadi di sejumlah daerah.
Menurutnya, jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka aksi protes di sejumlah daerah bisa mulai membesar.
"Ya kita belajar dari aksi tahun 1998, dimulai dari Timur, terus ke Surabaya dan terus mengalir hingga terakhir di Trisakti," ujarnya.***
