Network
Dia berpendapat, gaya neoliberalis yang selalu diperlihatkan Sri Mulyani akan terus konservatif dalam menjalankan kebijakan.
Satyo sendiri sadar bahwa semua negara memang terdampak karena pandemi Covid-19 dan perekonomian global mengalami kemunduran.
Namun tentu tidak semua negara bisa dianggap sama posisinya terhadap utang. Dia menjelaskan, yang menjadi persoalan untuk Indonesia adalah sejak lama perekonomian Indonesia dikendalikan teknokrat IMF WB.
Serta pandemi membuat Indonesia semakin berutang di mana ini hal yang mengkhawatirkan.
Sehingga, lanjut Satyo, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus terbuka kepada masyarakat ke mana saja aliran setiap utang dilakukan pemerintah.
“Kemenkeu mestinya juga harus terbuka kepada masyarakat ke mana saja aliran distribusi setiap utang yang diproduksi oleh pemerintah setiap tahunnya, yang berasal dari pinjaman atau penerbitan obligasi pemerintah dalam dan luar negeri,” tandasnya.
Baca Juga: Dukung PPKM Level 4 Diperpanjang, Partai Demokrat: Kami Mendukung Langkah Pemerintah
Sebagai informasi, Kemenkeu mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia pada akhir Mei 2021 telah mencapai Rp 6.418,15 triliun.
Bahkan, Sri Mulyani sempat mengatakan, utang baru pada kuartal II tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp 515.1 triliun. Kendati jumlahnya besar, proyeksi utang tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. ***
