Network
"Ketika juga ada misalnya menunjuk keluarganya untuk mewakili mengambil itu dari sudut aturan yang mau memberikan takut juga itu mau diberikan kepada siapa, surat kuasanya enggak ada, kartu keluarganya enggak jelas, apa betul dia yang berhak mewakili itu semua jadi problem dan itu masalah kita memang dan itu sudah lama," kata Mahfud.
Namun demikian, satu per satu masalah itu mulai teratasi. Mahfud mengatakan, ada hikmah di balik pandemi, yakni tertib administrasi.
"Cuma sekarang ini ketika terjadi Covid seperti ini baru terasa sehingga kalau mau diambil, salah satu atau hikmah dari Covid ini kita mau menata administrasi kependudukan, sehingga jelas," tandasnya.
Baca Juga: Puji Megawati, Mardani Ali Sera: KPK Memang di Zaman Bu Mega dan Harus Diapresiasi
Padahal sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat berang saat melakukan sidak di RT 03 RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu 28 Juli 2021 lalu, setelah mendengar keluhan Maryanih, warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Maryanih curhat bahwa harga komponen barang yang diterimanya tidak genap Rp200.000. Ada selisih Rp 23.000, setelah paket barang itu dihitung Satgas Pangan Mabes Polri.
"Coba bayangkan Rp23.000 dikali 18,8 juta (mencapai Rp432,4 milyar, red)," ujarnya.***
