Network
GALAMEDIA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya mempertanyakan penyerapan anggaran Kota Bandung di semester pertama Tahun Anggaran 2021 yang sangat rendah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan Anggaran Kota Bandung.
Menurutnya Pemkot Bandung beralasan bahwa banyak kegiatan tertunda karena pandemi Covid-19. Terlebih dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap aktvitas ekonomi di Kota Bandung.
Khususnya kegiatan jasa kepariwisataan, jasa perdagangan, jasa hiburan, sehingga omset usaha menurun drastis yang sangat berpengaruh terhadap pajak daerah, yang membuat pendapatan daerah belum tercapai secara maksimal.
Baca Juga: Lucky Richard Chasmaran Terima Penghargaan Tokoh Sosial Indonesia Award 2021 dari YPPI
"Pertama-tama, Covid-19 sudah berlangsung sejak 2020, jadi apakah Pemerintah Kota Bandung bersikap sama saja di 2021? Apakah kita tidak mempelajari sesuatu dari tahun lalu?" ungkapnya di Kota Bandung, Sabtu 7 Agustus 2021.
Dikatakannya bahwa sejak pandemi, pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan dampaknya telah dapat dipelajari.
Berdasarkan hal itu, pada 2021 seharusnya Pemkot Bandung sudah menemukan langkah untuk menanganinya.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, menuturkan bahwa seluruh anggaran Kota Bandung bertujuan untuk kesejahteraan warga Kota Bandung, sesuai dengan tujuan RPJMD.
Baca Juga: Jabar Butuh 22.000 Relawan Mahasiswa untuk Vaksinasi Covid-19 dan Tracing
"Masalah anggaran Kota Bandung bukan utamanya soal Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai secara maksimal, melainkan warga Kota Bandung tidak punya pendapatan, bahkan secara minimal pun tidak tercapai. Apa gunanya ada program, jika tidak untuk menunjang kesejahteraan warga? Kita harus membuat prioritas dengan menggunakan hati, bukan hanya mengedepankan birokrasi," bebernya.
Erick menjelaskan dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2021, terjadi surplus sebesar Rp 526,16 miliar.
