Network
GALAMEDIA - Polda Jabar diminta turun tangan untuk menindaklanjuti temuan tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terhadap dugaan pemalsuan kualitas beras dan melambungnya harga terlur dalam program bansos Sembako Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Permintaan itu disampaikan Anggota DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily. “Bagi saya kalau melanggar hukum tentu silahkan penegak hukum mengusutnya,” ungkap Ace dalam keterangannya, Rabu 11 Agustus 2021.
Diakuinya, pemalsuan kualitas beras dan melambungnya harga telor dalam program BPNT bukan perkara baru. Bahkan Komisi VIII DPR RI selaku mitra pemerintah, yang membidangi sosial, keagamaan dan Pemberdayaan Permpuan telah menyampaikan kondisi itu berulang kali ke Kementerian Sosial.
Baca Juga: Bukan Dihapus, Pemerintah Rapikan Data Angka Kematian untuk Tingkatkan Akurasi Asesmen Level PPKM
“Memang ada beberapa mekanisme pengadaan, ada yang melalui e-warung dan agen, yang semuanya melibatkan suplayer, seharusnya lebih bisa menjaga harga dan kualitas barang yang wajar tanpa mengurangi kualitas,” jelasnya.
Ace berharap dengan temuan itu, bisa menjadi pembuka pintu dalam proses penanganan hukum, terhadap mereka yang terlibat dalam pengadaan bansos Sembako program BPNT.
“Pada prinsipnya, suplayer melalui agen atau e-warung seharusnya mengedepankan kualitas seusai Pedoman Umum (Pedum) pengadaan BPNT, jangan main-main, kualitas harus betul-betul diperhatikan,” katanya.
Hal senda disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, Menurutnya, temuan temuan Tim Saber Pungli itu bisa pijakan aparat penegak hukum dalam mengungkap sengkarut kasus itu.
“Permainan bansos ini, bukan rahasia umum lagi banyak fakta yang terjadi, seperti di Jatim ketahuan sebelum dibagikan berasnya busuk, sudah ada ulat, nah ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, temuan kasus bansos di KBB terbilang berani di tengah proses hukum terhadap bupati Bandung Barat yang terjerat kasus pada dugaan bansos juga.
“Jangan sampai masyarakat yang tengah sulit ditambah dengan bantuan yang menyedihkan seperti itu, ini sangat keterlaluan. Saya minta jangan hanya sanksi administrasi bagi suplayer yang terbukti curang, tapi harus sangsi hukum pidana juga,” kata dia.
Untuk memutus mata rantai dugaan kecurangan komoditas program bansos Sembako BPNT tersebut, politisi Demokrat itu meminta agar seluruh oknum yang terlibat diproses secara hukum.
“Tanpa kecuali proses oknum-oknum yang mengotori program BPNT Kemensos, biar ada efek jera,” pintanya.
Baca Juga: HRS Ditahan Lagi 30 Hari, Musni Umar: Masyarakat Memandang Ini Sebagai Kriminalisasi Ulama
“Saya selaku anggota DPRD Jabar mengutuk oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti itu, Itu jelas ada pidananya, kalau dia melanggar pidana ya dihukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Tim Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat menemukan dugaan adanya indikasi pemalsuan kualitas beras, serta bahan lainnya seperti telur dalam BPNT di KBB. ***
