Network
GALAMEDIA – Penyebaran kasus Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Atas dasar tersebut, beberapa lembaga melakukan survei untuk mendapatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19.
Salah satunya adalah lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar pada 2 – 10 Agustus 2021 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.
Survei ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen bertajuk ‘Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024’.
Baca Juga: Masuk Masjid Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Mustofa Nahrawardaya: Sekalian Aja Hukum DKM yang Tak Mau Ikuti
Bedasarkan temuan terbaru lembaga IPO, tercatat 42 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.
Sementara yang puas ada 52 persen dan 7 persen menyatakan ragu-ragu. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi jika dibandingkan survey sebelumnya.
“Persepsi ketidakpuasan terhadap kinerja presiden dalam penanganan pandemi cukup tinggi, jika dibandingkan dengan Survei IPO periode April 2021,” ujar Dedi memaparkan hasil survei.
Baca Juga: Sulap Eks Galian Jadi Lahan Pertanian, Bupati Puji Dandim 0610 Sumedang
Sebab, pada survei IPO sebelumnya, sambung Dedi, presiden masih mendapat angka kepuasan penanganan pandemi Covid-19 sebesar 56 persen, dan angka ketidakpuasan hanya 37 persen.
Selain Jokowi, penurunan tajam angka persepsi kepuasan kinerja juga terjadi pada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut survei sebelumnya, Ma’ruf mendapat 36 persen puas, 51 persen tidak puas, dan 13 persen ragu-ragu.
Sementara pada hasil survei terbaru menjadi 32 persen puan, 58 persen tidak puas, dan 10 persen ragu-ragu.
Baca Juga: Paul Pogba Menggila dan Bruno Fernandes Hattrick Bawa Manchester United Cukur Leeds, 5-1
“Jadi, secara umum Wapres dianggap tidak memuaskan pada kontribusi dampak sosial, ekonomi, dan hukum,” pungkasnya. ***
