Network
GaLAMEDIA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai mural Jokowi: Not Found melanggar pasal penghinaan terhadap kepala negara.
Hal tersebut mengundang reaksi pakar hukum tata negara Refly Harun, Kamis, 19 Agustus 2021. Ia menyatakan, pasal penghinaan kepala negara telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Salahnya dia (Ngabalin) mengatakan bahwa itu adalah penghinaan kepala negara. Penghinaan terhadap kepala negara sudah dihapuskan pasal-pasalnya. Sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi,” ungkap Refly melalui kanal YouTube Refly Harun.
Dijelaskan, pasal 310 ayat 2 yang disebut Ngabalin itu adalah pasal umum delik pencemaran nama baik. Bukan pasal penghinaan kepala negara.
“Yang disebut dengan delik aduan. Presiden bisa mengadu tapi sebagai warga negara. Bukan sebagai presiden,” tutur Refly.
Baca Juga: Sentil Moeldoko Soal Mural 404 Not Found, Yan Harahap: ‘Begal Partai’ Bicara Soal Tata Krama
“Jadi Ngabalin perlu harus tahu, pasal ini (310) tidak termasuk tentang penghinaan kepala negara. Pasal ini menyangkut delik pencemaran nama baik. Dan ini delik aduan,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap Ngabalin tersebut menunjukan dirinya belingsatan atau gelisah dengan kritikan dari masyarakat.
“Jadi yang jadi masalah dalam demokrasi kita adalah banyak sekali pembantu presiden blingsatan atas ekspresi warga negara. Padahal, jangan jangan presidennya biasa aja, tidak terlalu peduli” tuturnya.
