Network
GALAMEDIA - Politisi PKS, Mardani Ali Sera belum lama ini turut menanggapi perihal kabar Pemilu Pilpres, Pileg dan Pilkada yang akan diundur hingga tahun 2027.
Melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Politisi PKS tersebut nampak menyinggung soal kesepakatan yang telah dilakukan antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan Kemendagri yang diketahui akan melaksanakan Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 mendatang, sementara Pilkada pada November 2024.
"Kesepakatan terakhir antara KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR, dan Kemendagri, Februari 2024 dilaksanakan Pileg dan Pilpres serentak serta November 2024 dilaksanakan Pilkada serentak," ucap Mardani Ali Sera dilansir Galamedia dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Senin, 23 Agustus 2021.
Baca Juga: Gus Baha Sebut Indonesia Bukan Hanya untuk PDIP dan Soekarnoisme saja, Fadli Zon: Betul Sekali!
Dalam unggahanya, Mardani Ali Sera juga menyebut bahwa akan terjadi banyak kerugian jika Pemilu diundur hingga tahun 2027 mendatang.
Adapun kerugian yang dimaksud Mardani Ali di antaranya hak rakyat diambil dan hal ini amat tidak demokratis. "Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil & ini amat tidak demokratis," tuturnya.
Tak berhenti diistu, politisi PKS tersebut juga mengungkapkan bahwa potensi adanya perpanjangan masa jabatan baik di eksekutif dan yudikatif yang melanggar UUD.
Baca Juga: Harumkan Indonesia di Mata Dunia, Jihane Almira Boyong 4 Penghargaan dalam Ajang Miss Supranational 2021
“Preseden yang tidak baik bagi demokrasi kita karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Mardani Ali mengajak masyarakat untuk menolak perpanjangan masa presiden atau perpanjangan lain yang kecuali ada payung hukumnya. “Karena itu, apapun tanpa ada dasar yg kuat kita tolak perpanjangan masa presiden/perpanjangan yg lain kecuali memang ada payung hukumnya,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Ancaman Nyata Covid-19: Kita Belum Tiba di Akhir Pandemi
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera juga menegaskan bahwa PKS akan tetap istiqomah menjaga sirkulasi kepemimpinan per lima tahun sehingga masa jabatan presiden cukup dua kali saja.
"PKS akan istiqomah utk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan presiden,” tegasnya.***
