Network
GALAMEDIA - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha menyatakan semua destinas wisata di Kabupaten Bandung masih tutup.
Ini disebabkan Kabupaten Bandung masih masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 Jawa Bali. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI, destinasi wisata yang boleh buka yang level 2.
"Hingga saat ini objek wisata di Kabupaten Bandung masih belum buka. Hal tersebut imbas dari status Kabupaten Bandung yang masih berada di level 3 menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali," kata Yosep kepada wartawan di Soreang, Jumat 27 Agustus 2021.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Dipesan Turki, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Sigap: Jangan Sampai Minim Dukungan
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) itu, lanjut Yosep, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bandung Nomor 443.1/1971/HUK yang didalamnya tertera aturan tentang operasional kegiatan sejumlah sektor, dimana salah satunya adalah objek wisata yang ditutup.
“Untuk diketahui banyak pihak, Kabupaten Bandung itu masuk dalam level 3, ketentuan yang ini sampai 30 Agustus 2021 mendatang," ujar Yosep.
Pasca tanggal 30 Agustus nanti, imbuh Yosep, pihaknya belum mengetahui hasil evaluasinya nanti seperti apa, setelah PPKM Level 3. "Cuman kan segala macam kemungkinan harus kita antisipasi. Kalau misalnya pasca 30 Agustus 2021, Kabupaten Bandung masuk level 2 atau meskipun di level 3 namun di Imendagri ada relaksasi pembukaan wisata dengan pembatasan kapasitas, ya kita harus siapkan regulasinya,” tegas Yosep.
Baca Juga: Bukan Vaksin Nusantara, Berikut 5 Jenis Vaksin Covid-19 yang Mendapat Izin dari BPOM
Diungkapkan Yosep, dengan adanya rencana peraturan bupati Bandung tentang pembukaan pariwisata di Kabupaten Bandung, namun ada syaratnya yaitu setiap pengunjung harus memperlihatkan kartu vaksin dan harus di swab terlebih dahulu. Maka pembukaan objek wisata tidak akan masalah.
“Apabila kalau pak bupati memiliki kebijakan dengan syarat tertentu oke saja, tentu sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat,” paparnya.
Sementara itu, Camat Rancabali Dadang Hermawan mengungkapkan, terkait objek wisata yang ada di Rancabali, dirinya sangat prihatin dengan adanya PPKM yang terus diperpanjang karena berdampak pada sektor wisata dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tetapi, kata Dadang, sebagai aparatur pemerintah di wilayah, tentunya harus mengikuti kepada aturan pimpinan.
Oleh karena itu, kata Dadang, aturan tersebut sudah dikaji oleh pusat. Tetapi, kalau dilihat elemen dari pemerintah, level 3 tempat wisata seharusnya bisa dibuka dengan bersyarat, yakni prokesnya harus ditingkatkan, maksimal pengunjung 30 persen.
Namun karena menginduk pada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Bupati Bandung belum bisa mengeluarkan aturan tentang diberlalukannya tempat wisata untuk dibuka sementara.
Baca Juga: BPOM Anggap Remeh Vaksin Nusantara, PAN: Vaksin Dalam Negeri Wujud Kedaulatan Negara
"Mudah-mudahan di akhir bulan Agustus ini ada sinyal bagus sehingga para pengusaha, para pekerja, para pedagang yang biasa berjualan di tempat wisata bisa beraktivitas kembali," kata Dadang.
Dadang mengimbau kepada masyarakat dan pedagang yang bergelut di tempat wisata, untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung, maka terkait vaksinasi harus ditingkatkan.
Baca Juga: Terungkap, Istilah Sunda dalam Ilmu Kebumian, Lebih Dulu Dikenal Dibanding Nusantara
Intinya sesuai arahan Bupati Bandung bahwa di bulan Desember sudah harus tercapai 80 persen. Harapan di Kecamatan Rancabali dengan pelayanan vaksin terintegrasi warga masyarakat ini betul-betul sudah sadar untuk mengikutinya.
"Terutama imbasnya kepada pengunjung yang hadir. Selain masyarakat dan pengelola wisata, para pengunjung yang datang ke Kecamatan Rancabali diharapkan sudah melakukan vaksinasi," tandasnya. ***
