Network
GALAMEDIA - Pakar Klaim Asuransi, Iswanto Lim berang karena Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkesan kompak 'membunuh' Vaksin Nusantara.
"Bagaimana mungkin BPOM dan Kemenkes kompak bersifat autologous, tak bisa dikomersialkan dan tidak bisa diedarkan secara massal, dan diungkapkan ke publik. Gila! Ini pernyataan luar biasa," ujarnya dalam tayangan video YouTube berjudul 'VAKSIN NUSANTARA, kontroversi tidak bisa dikembangkan massal, BPOM KEMENKES melihat dari sudut mana?' pada kanal Konsultan Klaim Asuransi dikutip Kamis, 2 September 2021.
Iswanto menilai komunikasi publik kedua lembaga tersebut terkesan tidak memiliki visi dan misi. Pasalnya, ia meyakini semua lembaga negara memiliki visi untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Dan negara ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.
"Nah ini yang membuat saya tak habis pikir, apakah BPOM dan Kemenkes tak punya visi dan misi ini," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkes Klaim Vaksin Terbaik di Dunia Tersedia di Indonesia
Untuk sebuah proyek Vaksin Nusantara --yang diprakarasi Terawan Agus Putranto--, yang bisa mempengaruhi hidup orang banyak dan bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional, lanjut dia, bisa-bisa kedua lembaga tersebut berprilaku seperti itu.
"Pernyataan tak bisa dikomersialkan dan tak bisa dikembangkan secara massal ini jelas-jelas membunuh Vaksin Nusantara," ujarnya.
Ia pun mempertanyakan sudut pandang kedua lembaga kesehatan negara tersebut. "Apakah dari sudut pengembangannya ataukah sudut aplikasinya untuk semua manusia? Ini jelas-jelas komunikasi yang harus diluruskan," katanya.
"Kalau dari pengembangannya, iya jelas, kalau bersifat autologous, harus mengambil sampel darah, dikembangkan vaksinya, lalu disuntikan kembali kepada pasien," ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani: Keselamatan Setiap Rakyat dan Keluarga Terancam Akibat Kebocoran Data
Artinya, lanjut dia, vaksin si A tak bisa dipakai si B. "Kalau melihat ini iya, seolah-olah tak bisa dipergunakan secara massal," katanya.
"Ini kan soal teknis. Kalau nantinya bisa diaplikasikan kepada setiap manusia, ya massal," jelasnya.
Dengan demikian, ia menilai pernyataan Kemenkes tersebut bisa ditafsir masyarakat Vaksin Nusantara sudah tidak ada harapan.
"Nah ini yang kami kecewakan. Saya sangat sangat terkejut, seharusnya lembaga negara harusnya punya visi pelayanan dan mendukung warga negaranya," kata Iswanto.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 2 September 2021: Elsa Stres Berat Saat Tahu Nino akan Menceraikannya
Ia menyatakan, pejabat negara itu selain pintar juga harus berani melakukan terobosan. "Jangan hanya membaca undang-undang saja. Jangan lupa anda diberikan amanat dan kuasa juga untuk melayani masyarakat dan mendukung rakyat ini bisa maju," katanya.
"Jadi pejabat jangan jadi pasif. Pikirkan juga karya cipta anak bangsa pikirkan juga dong prosenya susahnya bagaimana," ingatnya.***
