Network
GALAMEDIA - Dijemput paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tiba di Gedung KPK, Jumat malam, 24 September 2021.
Sebelumnya ia meminta penundaan pemeriksaan berkaitan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah dengan alasan tengah isolasi mandiri.
Politisi Partai Golkar ini tiba di Gedung Dwiwarna KPK sekitar pukul 19.50 WIB dengan pengawalan ketat dari petuga.
Ia datang dengan mengenakan baju batik lengan panjang berwarna cokelat.
Saat tiba, Azis tak mengeluarkan sepatah kata apa pun ketika sampai di halaman gedung.
Petugas KPK langsung menggiringnya ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan dari penyidik KPK.
Baca Juga: Mantan Ketua KPK: Gugatan KLB Partai Demokrat Harusnya Gugur Karena Penggugat Mundur
Sebelumnya, KPK menyebut Azis dijemput di salah satu kediamannya di Jakarta. Saat dijemput, KPK memastikan Azis dalam kondisi negatif covid-19 versi tes antigen.
KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.
Meski belum mengumumkan identitas tersangka, sejumlah sumber internal CNNIndonesia.com mengungkapkan bahwa Azis terlibat dalam kasus ini.
Azis bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado disebut memberikan uang senilai Rp3.099.887.000 dan US$36 ribu kepada mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju.
Hal itu diketahui berdasarkan dakwaan kepada Stepanus yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 13 September 2021.
Uang itu diduga terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.
Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri belum dapat menyampaikan kronologi serta konstruksi perkara secara lengkap, termasuk soal tersangka dan pasal yang disangkakan.
“Pengumuman tersangka, akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan,” ucap Ali, Kamis, 23 September 2021.
Ali mengatakan, saat ini tim penyidik masih bekerja dan mengumpulkan alat bukti dan KPK juga telah memeriksa beberapa saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.
Ia memastikan, KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara di Lampung Tengah itu kepada publik.
“Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi,” tutur Ali.***
