Network
GALAMEDIA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya berdiam diri melihat pemecatan 57 pegawai KPK.
Diketahui, Jokowi sebelumnya meminta agar tidak semua urusan diserahkan kepada seorang presiden.
Saut sontak heran sekaligus mengkritisi pernyataan Jokowi itu.
“Ada ketidakpastian yang terjadi di republik ini, tapi sayangnya presidennya hanya diam dan bilang itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Pemberantasan korupsi, itu dipegang oleh presiden. Jadi kalau dia bilang ini bukan urusan saya, lantas urusanmu apa? Kan begitu,” ujarnya di Gedung ACLC KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 30 September 2021.
Bagi Saut, ungkapan yang menyatakan pemberantasan korupsi di Tanah Air tengah berada di jalan yang benar merupakan kebohongan besar.
Realitanya, Jokowi hanya menjadi penonton dalam pemecatan ini.
“Kalau ada yang bilang bahwa pemberantasan korupsi hari ini berjalan pada jalan yang benar, orang itu pasti bohong besar. Nyatanya perilaku-perilaku di bawah saat ini sampai ke atas sampai saat ini masih kita lihat,” ungkapnya.
Politisi satu ini meyakini bahwa 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari orang-orang baik.
“Kemudian ada orang-orang baik dari 70 lebih berupaya berbuat baik, meluruskan jalan-jalan yang tidak benar itu, kemudian dia mengalami nasib yang sama. Sebagaimana ketidakpastian yang ada di luar saat ini,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi sempat mengungkapkan alasan dia tidak banyak bicara terkait nasib 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Jokowi menjelaskan, dia tidak banyak menjawab desakan publik untuk turun tangan terkait hal ini karena menghormati proses yang masih berjalan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Bekas Anak Buah Bantah Gatot Nurmantyo Soal PKI, Budiman Sudjatmiko: Mau Bilang Mereka PKI?
“Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 September 2021.
Presiden mengatakan yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini berarti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tuturnya. ***
