Network
GALAMEDIA - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI pada 5 Oktober 2021, tiga dari tujuh mandat reformasi TNI belum terpenuhi.
Hal tersebut ditemukan dalam riset Setara Institute mengenai “Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021 dan Temuan Survei Opini Ahli tentang Kandidat Panglima TNI” yang digelar mulai 20 September 2011 hingga 1 Oktober 2021.
Kerangka 7 mandat reformasi ini dideduksi dari TAP MPR No VII/MPR/2000 tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Dari 7 mandat yang kami susun pada catatan tahun ini, kami mencatat ada tiga mandat yang masuk dalam kategori ketidakterpenuhan mandat reformasi TNI,” kata Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie saat memaparkan hasil risetnya secara daring, Senin, 4 Oktober 2021.
Baca Juga: PTM Positivity Rate 5 Persen, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Kita Minta Tutup Dulu Selama Dua Minggu
Disebutkan, tiga mandat yang ditemukan belum terpenuhi atau belum dilaksanakan secara tepat oleh TNI adalah penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara serta larangan menduduki jabatan sipil.
Terkait mandat penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, Setara Institute menyoroti tiga hal.
Pertama, setidaknya terdapat empat kasus yang mendapat sorotan publik luas terkait kekerasan aparat TNI terhadap masyarakat yang terjadi selama periode penelitian ini. Kasus-kasus tersebut terjadi di Merauke, Purwakarta, dan NTT.
Meski begitu, diakuinya, secara kuantitas, keempat kasus tersebut tentu tidak dapat mewakili pelbagai tindakan atau dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum prajurit TNI terhadap masyarakat. Karena sejumlah kasus kekerasan itu ibarat puncak gunung es, terutama jika rentang waktu diperluas.
