Network
GALAMEDIA - Belum lama ini Deputi Balitbang Partai Demokrat, Yan Harahap turut menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Dalam pernyataanya, Menkeu Sri Mulyani nampak menyinggung pemerintahan terdahulu.
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, Deputi Balitbang Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kini Sri Mulyani mulai terkena 'virus' menyalahkan pemerintah sebelumnya.
Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pernyataan yang menyebut tingginya utang Indonesia saat ini merupakan warisan masa lalu.
Baca Juga: Tekan Jokowi di Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Serukan Aksi Media Gerilya Udara
"Kelakuan menyalahkan pemerintahan2 terdahulu ternyata menular jg pada SMI," kata Yan Harahap dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Kamis, 28 Oktober 2021.
Atas sikap Sri Mulyani tersebut, dikatakan Yan Harahap bahwa menteri keuangan tersebut tengah kewalahan dengan utang negara yang kini semakin menggunung, terlebih di masa pemerintahan saat ini.
"Nampaknya ia kewalahan juga dengan utang yg makin menggunung yg diciptakan rezim ini," ujarnya.
Lebih jauh, Deputi Balitbang Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa Sri Mulyani tampak berupaya mencari pihak lain yang bisa disalahkan terkait makin tingginya utang negara saat ini.
"Sehingga terlihat mencoba lakukan pembenaran dgn mencari pihak yg bisa disalahkan," ucap Yan Harahap.
Seperti yang diketahui, Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini membahas utang Indonesia yang semakin tinggi.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari sebelumnya utang Indonesia memang sudah parah, terlebih saat krisis moneter pada tahun 1998 silam.
Untuk itu, Yan Harahap menilai bahwa kini Sri Mulyani mulai terkena 'virus' menyalahkan pemerintah sebelumnya.
Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pernyataan yang menyebut tingginya utang Indonesia saat ini merupakan warisan masa lalu.
Perlu diketahui, kini utang Indonesia seniri mengalami kenaikan yang cukup parah terutama di rezim Jokowi.
Kabarnya, sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa utang Indonesia saat ini bahkan sulit terkendali dikarenakan semakin menggunungnya utang RI saat ini.***
