Network
GALAMEDIA - Ekonom senior Rizal Ramli baru-baru ini menentang pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tentang utang negara yang melonjak.
Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli menilai ucapan Sri Mulyani semakin lucu dan tidak masuk akal.
"Semakin tidak relevan. Kok heboh banget," kata Rizal Ramli seperti dikutip Galamedia dari akun Twitter @RamliRizal, Kamis 28 Oktober 2021.
Menurutnya, pihak yang berkuasa hanya diperbolehkan menyalahkan pemerintahan sebelumnya dengan tenggat waktu paling lama maksimal enam bulan.
"Dalam tradisi negara demokratis, jika anda berkuasa boleh menyalahkan pemerintahan sebelumnya maksimal 6 bulan," ucapnya.
Baca Juga: Pemerintah Banting Harga PCR Jadi Rp 275 Ribu, dr Eva: Batasi Mobilisasi Cukup dengan Antigen
Rizal Ramli menuturkan, pemerintahan dalam jangka waktu di luar itu, pihak yang berkuasa sudah tidak digunakan lagi mencampuri atau menyalahkan pemerintahan terdahulu.
Menurut Rizal Ramli, Menteri Keuangan seharusnya mampu untuk membenahi bahkan menutupi kekurangan dari pemerintahannya, jangan sampai hutang tersebut bertambah besar dan semakin parah.
Akan tetapi dia melihat kenyataannya, bahwa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan hanya terus membuat Indonesia berhutang besar-besaran bahkan tidak ada balik modal sama sekali untuk Indonesia saat ini.
"Setelah itu, ndak bisa lagi terus nyalahin pemerintah sebelumnya, anda kuasa kok untuk benahi ! Malah +utang gila2an," ujar Rizal Ramli.
Baca Juga: Genap Usia 26 Tahun, Rayn Wijaya Rayakan Momen Ultah Bareng Ranty Maria
Diketahui sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyampaikan pandangannya terkait utang negara yang semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Menkeu Sri Mulyani juga berpendapat, utang negara yang tinggi saat ini juga merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari warisan pemerintahan masa lalu, tepatnya pemerintahan pada masa itu tidak bisa menangani krisis moneter yang terjadi pada 1998 silam dengan benar.
Bahkan menurutnya, kondisi utang negara menjadi semakin parah akibat terjadinya krisis moneter tersebut.***
