Network
GALAMEDIA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serius menanggapi keluhan warga di Sukoharjo terkait limbah yang ditimbulkan oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM).
Dedi yang melakukan sidak bersama rombongan Komisi IV DPR RI melihat langsung kebocoran pipa limbah milik PT RUM yang berada di Sungai Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Pipa tersebut patah sehingga limbah menyebar ke aliran sungai yang berdekatan dengan rumah warga dan areal persawahan. Bahkan pipa yang seharusnya ditanam di bawah sungai malah dibuat berada tepat di tengah-tengah aliran air.
Warga mengatakan pencemaran tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan empat bulan terakhir bau yang ditimbulkan dari lokasi pencemaran sangat menyengat.
“Baunya enek. Itu airnya bau dan sungainya jadi hitam kalau banjir,” ucap seorang ibu yang rumahnya berdekatan dengan sungai.
Baca Juga: Luka Serius di Bagian Kepala, Perwira Polisi Korban Pengeroyokan Dirawat di Ruang Perawatan Khusus
Rombongan Komisi IV pun menemui warga lain yang datang sambil membawa spanduk bertuliskan ‘Selamat Datang di Desa Wisata Limbah Busuk PT RUM #Sukoharjo #Mambu’.
Herman, salah seorang perwakilan warga menyebut pipa tersebut sudah sering diperbaiki oleh pihak pabrik namun selalu patah lagi. Hingga akhirnya bau menyengat selalu tercium oleh warga sejak bertahun-tahun.
“Empat bulan kemarin patah lagi, bau lagi. Itu sering diperbaiki tapi patah lagi. Kita ingin dilibatkan dan memantau langsung proses penindakan,” ujar Herman.
Warga lainnya menyebut perizinan PT RUM harus ditinjau kembali karena diduga telah melanggar. Sebab selama ini PT RUM Berdiri berdampingan dengan rumah warga tanpa ada jarak seperti lokasi pabrik pada umumnya.
“Padahal warga ada duluan sebelum PT RUM berdiri. Ini belum layak menjadi wilayah industri,” ujar warga tersebut.
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho memastikan akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kualitas air dan udara. “Kita tindak lanjuti semua untuk mengidentifikasi indikasi pencemaran di tempat ini,” katanya.
Sementara itu Dedi Mulyadi meminta KLHK melibatkan warga dalam melakukan investigasi terkait hal tersebut. Ia ingin semua dilakukan secara terbuka.
“Pipa patah cukup lama ada indikasi pencemaran di tempat ini. Tentu ada langkah peringatan dan penindakan. Prinsip dasar bagaimana pipa tidak begini lagi harus sesuai undang-undang, tidak ada bangunan di aliran sungai. Kita serius menangani karena ini bukan yang pertama. Semoga setelah kedatangan Komisi IV, KLHK bisa bertindak serius,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.***
