Network
GALAMEDIA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Undang-Undang itu juga tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Putusan MK soal gugatan uji formil terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang digelar virtual, Kamis 25 November 2021.
"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'todak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan tersebut.
Melalui keputusan itu, pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Lebih lanjut, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam dua tahun perbaikan terhadap aturan itu tidak selesai, maka Undang-Undang atau pasal yang merupakan materi dari UU Cipta Kerja harus berlaku kembali.
Hal tersebut kemudian disorot oleh anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.
Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 lalu Benny memberikan interupsi dan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Jokowi Disarankan Bubarkan MK, Wakil Ketua MPR RI: Jurus Jerumuskan Presiden ke Impeachment
Namun sayangnya ia tak diberikan hak bicara hingga mic nya pun dimatikan saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.
Benny dan anggota partai Demokrat lainnya lalu walk out meninggalkan ruang rapat paripurna.
Keputusan MK terbaru ini kemudian mendapat perhatian dari Benny Harman. Menurutnya ini merupakan pelajaran luar biasa bagi penguasa.
Baca Juga: Temukan Varian Baru Covid-19, WHO Keluarkan Peringatkan ke Sejumlah Negara
"Dari “Kampoeng” saya dapat khabar MK telah batalkan UU Ciptaker, Omnibus Law, karya besar Presiden Jokowi," cuitnya dikutip Galamedia dari Twitter @BennyHarmanID, Jumat 26 November 2021.
"Jika betul khabar ini, ini lah pelajaran berharga bagi penguasa," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan maksud dari pelajaran di sini yaitu agar jangan mengabaikan suara rakyat.
"jangan pernah abaikan suara rakyat/vox populi dalam pembentukan UU. Salut atas keberanian MK," tandasnya.***
