Network
GALAMEDIA - Koordinator Front Anti Dominasi Asing, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia sudah saatnya angkat bicara untuk masalah klaim sepihak dan ancaman dari China soal dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.
Idealnya, kata Jumhur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemimpin bangsa bersuara atas ancaman diplomatik China terhadap Indonesia.
Baca Juga: Unggul, Jajang Terpilih Jadi Kades Kebonjati Hasil PAW di Tengah Pandemi
“Yang paling ideal tuh ya itu (Jokowi bersikap),” ujarnya kepada wartawan di depan Kantor Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Desember 2021.
Jumhur berpendapat, Jokowi sudah selayaknya menunjukkan nasionalisme sejatinya, terlebih ketika wilayah kedaulatan NKRI diganggu oleh pemerintah China.
Dia lantas menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam seribu bahasa terkait permasalahan tersebut.
Baca Juga: Begini Nasib Polisi dan Bhayangkari Gadungan yang Sempat Viral
Jumhur mengatakan, bila pejabat pemerintah tidak bisa menyampaikan nasionalismenya, maka mereka bisa disebut sontoloyo.
“Yang gagah berani nasionalisme dibangun harusnya ditunjukkan saat ini. Makanya saya bilang nasionalisme apa? Kalau pejabat pemerintah tidak bisa menyampaikan itu nasionalisme, sontoloyo saya bilang,” tuturnya.
“Apalagi konsep sontoloyo juga tentang nasionalisme itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, aktivis ini meminta pemerintah segera bersikap dan ‘bertaubat’ atas sikap politiknya terhadap China selama ini.
Kata dia, bila pemerintah ambil tindakan, maka rakyat Indonesia pasti akan mendukung penuh. Bila tidak, ini akan lebih berbahaya.
Baca Juga: Heboh Omicron Masuk ke Indonesia Dibawa Oleh 4 Warga DKI Jakarta, Jubir Kemenkes Angkat Bicara
“Kalau tidak, ini akan lebih berbahaya karena akumulasi kemarahan masyarakat terhadap RRC ini begitu kuat,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah China dilaporkan melakukan protes bahkan ancaman terhadap pemerintah Indonesia terkait pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut China Selatan (LCS).
Melalui laporan Reuters, pemerintah China diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia.
Pengeboran minyak dan gas alam itu disebut bersinggungan dengan klaim "sembilan garis putus-putus" milik China.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan surat tersebut berisi sedikit ancaman.
Baca Juga: Dukung Kebutuhan di Dunia Pendidikan, IndiHome Bagikan Produk dan Layanan Khusus Pelajar
“(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” ujarnya dilansir Galamedia Jumat, 3 Desember 2021.
Meski begitu, Farhan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk dengan ancaman itu. Sebab, wilayah pengeboran itu secara sah merupakan hak milik RI.
“Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” ungkapnya. ***
