Network
GALAMEDIA – Habib Bahar bin Smith kembali membuka suara terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman.
Dalam narasinya kali ini, Habib Bahar membeberkam alasannya yang berani terus-menerus mengkritik pemerintahan Jokowi dan Dudung.
Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Banjar Jadi Tersangka, Firli Bahuri Ungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsinya
Dia mengaku berani mengkritik pemerintahan Jokowi dan Dudung karena mencintai Tanah Air ini.
Lalu, Habib Bahar mengutip pernyataan dari Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin.
“Cintah Tanah Air adalah bagian dari pada iman,” ujarnya dilansir melalui kanal Youtube Karni Ilyas Club bertajuk ‘Bahar bin Smith ‘Saya Tidak Takut Seribu Laporan Pun Saya Hadadapi” pada pada Kamis, 23 Desember 2021.
Baca Juga: Bantah Tudingan Sebagai Orang Suruhan Cikeas, Habib Bahar: Mana Ada, SBY Aja Saya Gak Kenal
Habib Bahar menjelaskan, negara dan penguasa itu tidak bisa disatukan. Menurutnya, beda antara penguasa dan pemerintah.
Dia mengaku tidak melawan penguasa, melainkan melawan kezaliman yang ada di dalamnya.
“Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa, yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijak-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan asing. Itu yang selama ini saya lawan,” ungkapnya.
Baca Juga: Patut Diketahui! Ini 5 Buah yang Mujarab Atasi Demam
Lebih lanjut, Habib Bahar sebenarnya sadar akan risiko yang dia hadapi saat mengkritik pemerintah dan Dudung.
Risiko terkecil, kata dia, masuk penjara dan terbesar dibunuh.
“Bagi saya resiko paling kecil dipenjara. Resiko terbesar saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu,” paparnya.
Dia mengaku mengambil risiko itu demi Islam, bangsa, dan rakyat Indonesia.
“Dan saya mengambil resiko seperti itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat,” sambungnya.
Sebelumnya, Habib Bahar dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan ujaran kebencian terhadap Dudung.
Habib Bahar pun mengaku siap menghadapi laporan tersebut. Bahkan, Habib Bahar sudah terbiasa dilaporkan, mulai dari era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang, Jokowi. ***
