Network
"Sejalan dengan itu KPK merilis kekayaan pejabat naik saat pandemi. Aneh kan. KPK juga menyampaikan 60 persen dilakukan pejabat dan politisi," katanya.
Gatot pun menyinggung mengenai utang negara saat ini mencapai 13.000 triliun. Itu merupakan utang BUMN dan pemerintah.
Ia pun memberikan rapot merah soal kebebasan di era saat ini. "HAM juga merah, kebebasan internet merah, cara berdemokrasi merah. kenapa ini terjadi? Demokrasi sudah menyimpang," ujarnya.
Ia menyatakan, dalam berpolitik ada ketidakadilan.
Baca Juga: Kapolri Minta Pelanggaran yang Sudah Terbukti Diproses Transparan: Jangan Ada Embel-embel Apa Pun!
Terkait hal itu, ia pun mengungkapkan, kegiatan pemilihan presiden (Pilpres) untuk satu provinsi membutuhkan dana Rp300 milyar. Dengan adanya 34 provinsi, maka kebutuhannya mencapai Rp9 triliun.
"Pertanyaannya, calon presiden mana yang mempunyai dana sebesar itu? Tentunya harus punya pendanaan, jadi ada utang politik. Inilah terjadinya oligarki. Apabila ini diteruskan, Indonesia semakin rusak," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia menyatakan, demokrasi harus dievaluasi. Salah satunya dengan menghilangkan presidential threshold sehingga bisa berkeadilan.***
