Network
"Maret kalau di awal-awal masih mungkin, karena minimal 18 bulan. Tapi kalau lewat 23 Maret bahkan April atau Mei, itu tidak memungkinkan (ada wakil, red)," ujarnya.
PKS, lanjutnya, tentu akan melakukan sejumlah langkah agar batas waktu tersebut tidak terlewati.
"Pertama kita ingin all out mengawal Kota Bandung. Secara informal wakil itu sudah disepakati menjadi bagian PKS. Dan PKS memperjuangkan, tapi tahapan perjuabgan itu paralel. Artinya, kita bantu dulu urusan definitif wali kotanya, kita kawal," ungkapnya.
Selain itu, ungkap Iman, secara internal PKS sudah mengajukan usulan beberapa nama. Meski ujung-ujung harus ada kesepakatan antara partai koalisi. Misalnya sosoknya harus ada chemistry dengan Plt, karena tidak mungkin PKS juga memaksakan nama-nama tersebut.
"Dari Gerindra dan PBB nanti diputuskan. Bagi kami, adanya wakil itu untuk membantu menyelesaikan atau menyelesaikan hutang kepala daerah sebelumnya. Karena kan ada janji kepala daerah itu dalam di RPJMD, itu kan sudah jadi dokumen yang harus diselesaikan," tuturnya.
Ditegaskannya, keberadaan wakil wali kota sangat penting. Terlebih PKS sudah mengusulkan 4 nama. "Nanti mengecurutkan dengan partai koalisi. Pertama bisa dua nama atau ada tambahan. Yang jelas dari DPP PKS membuka (adanya tambahan), jadi nanti usuoannya dibalik. Empat nama ini usulan internal PKS, kemudian nanti dari bawah memberikan usulkan hasil kesepakatan. Nah dikembalikan lagi ke pusat, baru nanti dikeluarkan SK bersamanya," ungkapnya.
"Secara aturan tidak satu nama, bisa dua nama yang diusulkan wali kota definitif pada DPRD," ungkapnya.***
