Network
GALAMEDIA - Pertemuan Women20 (W20) selama dua hari di Likupang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pada perlunya pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan sebagai kunci dalam mencapai agenda 2030 dengan dukungan teknologi digital.
Pertemuan tersebut juga menyepakati perlunya kebijakan integral guna mengentaskan diskriminasi terhadap perempuan di semua sektor.
Kemudian, untuk memperjuangkan kesetaraan gender, dibutuhkan kebijakan yang juga harus konsisten menghapus norma-norma gender konservatif yang mengakar kuat di masyarakat.
Baca Juga: Alec Baldwin 'Menyalahkan Orang Lain' Atas Insiden Penembakan Dalam Syuting Film 'Rust'
Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi mengaku, sangat bagus untuk melihat komitmen dari berbagai negara yang mendukung perempuan mencapai potensi penuh mereka sebagai bagian dari tenaga kerja global untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di negara-negara G20 sebesar 25% pada tahun 2025.
"Pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan adalah kunci dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan teknologi adalah enabler. Digitalisasi di berbagai bidang membawa potensi besar untuk mempercepat pemberdayaan perempuan,” katanya.
Dalam menyampaikan kesimpulan pertemuan W20 Presidensi Indonesia yang pertama ini, Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini menyebutkan, untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.
Baca Juga: Mengenal Sosok Princess Leonor, Pemegang Tahta Kerajaan Spanyol
Kedua, bekerja secara kolektif dalam mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh W20 dalam mengatasi berbagai diskriminasi, kurangnya peraturan, budaya yang menghambat partisipasi aktif perempuan, dan pelanggaran berat HAM.
