Network
GALAMEDIA – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengaku kerap bertemu dengan masyarakat saat menjalankan tugasnya.
“Saya sering jumpa masyarakat saat Reses sebagai anggota DPR di Dapil,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @BennyHarmanID dilansir Galamedia Senin, 7 Maret 2022.
Menurut Benny, umumnya masyarakat ingin pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tokoh yang mampu melanjtukan program pro rakyat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi sendiri.
“Umumnya ingin pengganti Presiden Jokowi adalah tokoh yg bisa melanjutkan program prorakyat era Presiden SBY dan Jokowi,” jelasnya.
Bahkan, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini tidak ada masyarakat yang meminta jabatan Jokowi diperpanjang dengan cara mengamandemen UUD 1945.
“Tidak ada yg minta UUD’45 diubah agar Jokowi 3 periode atau perpanjang masa jabatan.#Liberte,” timpalnya.
Dalam cuitan berbeda, Benny mengaku mendapatkan pertanyaan terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serta perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027.
“Ada yang tanya bagaimana jika majoritas rakyat-tercermin di Parpol pendukung Jokowi di DPR-minta Pemilu ditunda dan jabatan Presiden diperpanjang hingga 2027,” tuturnya.
Baca Juga: Crazy Rich Bandung Doni Salmanan Akan Diperiksa Penyidik Terkait Kasus Penipuan Binary Option Quotex
Dia lalu menjawab bahwa Presiden harus menolak hal tersebut lantaran melanggar UUD. Menurutnya, Presiden tak perlu mengikuti kemauan rakyat yang malah menabrak konstitusi.
“Saya jawab, presiden harus menolak karena melanggar UUD.Jangan mengikuti kemauan rakyat dgn menabrak konstitusi.#Liberte,” tandasnya.
Sementara itu, Jokowi sudah membuka suara terkait penundaan Pemilu 2024 yang belakangan santer dibahas.
Baca Juga: Resep Puding Lumut Gula Merah, Cocok Untuk Dikirim ke Mertua
Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa siapapun boleh mengusulkan soal penundaan Pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan Presiden.
Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga siapapun boleh bebas berpendapat.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bukan hanya taat dan tunduk, semua pihak harus patuh terhadap konstitusi yang ada.
Sebelum Jokowi membuat pernyataan tersebut, usulan penundaan Pemilu 2024 pertama disuarakan oleh Ketua Umum PAN, Zulkilfi Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). ***
