Network
Ia menilai ada beberapa kepala sekolah yang belum bisa dilantik. Belum lagi jabatan struktural dari eselon III ke II.
"Kemarin saja ada empat kepala dinas masih plt juga. Dia (Plt Wali Kota, red) tidak bisa melakukan hal hal strategis, hal hal besar karena kewenangannya dibatasi plt. Kepala daerah terbatasi, ya sama dibawahnya juga," terangnya.
Ditanya masalah koalisi PKS-Gerindra bila wakil wali kota kosong, Iman mengatakan kedua pihak belum bertemu kembali untuk membicarakan hal ini secara khusus.
Secara subtansi dan normatif, PKS-Gerindra sebagai partai pengusung memiliki tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan apa yang menjadi janji kampanye yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Artinya dulu kan leadernya PKS karena wali kota nya dari PKS. Sekarang Plt yang segera dilantik jadi wali kota dari Gerindra jadi leadernya Gerindra. Nah kalau ada posisi wakil, kan posisi wakil itu mendampingi atau mewakili. Kalau tidak ada berarti kebijakan hanya seorang wali kota saja tidak ada wakil, nanti selebihnya kan harus dibicarakan dengan legislatifnya sejauh mana kebijakan wali kota yang nanti akan definitif itu mendapat dukungan dari legislatif," ungkapnya.
"Tapi persoalnnya kan bukan hanya politis apa yang menjadi angenda proiritas yang tercantum dalam dokumen resmi rpjmd, selebihnya yang teplihat keluhan masyarakat itu kita cukup sensitif gak mendengar itu," bebernya.
Kekosongan posisi wakil wali kota, dipastikan Iman tidak akan membuat perpecahan koalisi. Pasalnya Kota Bandung cukup dikenal dengan kondusifnya. Karena kalau dilevelelit tidak kondusif makan yang rugi masyarakat, sehingga semua pihak bisa duduk bersama untuk membicarakan hal-hal strategis kedepannya.
Dan PKS sendiri berkomitmen meneruskan apa yang menjadi janji kepala daerah dan pihaknya akan terus mengingatkan dan kritis terhadap kepala daerahjika menyimpang dari aturan dan janji bersama.
"Harapan bisa bareng bareng. Kalau kita tidak diajak ngobrol kita tidak tahu apa yang menjadi pikiran beliau kan, maka kita fokusnya ke dokumen RPJMD dan kepada apa yang menjadi fokus ke masyarakat. Kalau kita tidak diajak ngobrol lalu, misalkan kang Yana punya kebijakan keluar dari itu ya pasti kita kritis akan mengingatkan. Soal beliau mendengarkan atau tidak yang penting bagi kami itu lah yang menjadi aspirasi masyarakat, yang sudah menjadi dokumen bersama, " terangnya.
