Network
GALAMEDIA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengingatkan jajarannya, status keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh jadi alasan menggagalkan calon prajurit dalam proses seleksi masuk TNI.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, jika panitia seleksi menggagalkan calon prajurit karena alasan status keturunan PKI, maka itu keputusan yang tidak punya dasar hukum.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turut menjelaskan isi TAP MPRS XXV/1996 terkait PKI.
Baca Juga: Berita Hari Ini, KKB di Papua Tembak Sertu Eko Hingga Tewas
“Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yang tertulis,” ucapnya seperti dikutip Galamedia dari Antara, Kamis 31 Maret 2022.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta jajarannya dan panitia seleksi penerimaan Prajurit TNI tahun ini menghapus pertanyaan hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI.
“Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini. Kita melarang pastikan kita punya dasar hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Spesifikasi Nokia Edge 2022 yang Viral Karena Disebut Mirip iPhone 13, Lengkap dengan Harga dan Tanggal Rilis
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga memerintahkan Panitia Seleksi untuk tidak membuat aturan dan larangan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk di antaranya terkait hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI dan organisasi sayap (underbow) PKI.
“Zaman saya tidak ada lagi (larangan terkait) keturunan. Tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” jelasnya.
Dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI 2022 di Jakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima laporan dari jajarannya mengenai proses seleksi, termasuk tahapan, mekanisme, metode seleksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta saat mereka menjalani tes ideologi.
Baca Juga: LINK NONTON LIVE STREAMING Tinju Azka Corbuzier vs Vicky Prasetyo Hari Ini Pukul 20.00 WIB
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada pertemuan yang sama memerintahkan Panitia Seleksi tidak lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dalam tahapan tes kesamaptaan, karena telah ada di pemeriksaan kesehatan.
“Yang pemeriksaan postur tubuh bukannya sudah ada di kesehatan?" tuturnya.
"Kita jangan menduplikasi padahal kita bukan orang kesehatan,” imbuh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.***
