Sebanyak 17 kota/kabupaten miskin tersebut yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Elektabilitas Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono Tertinggi Jelang Pilgub Jabar
"Jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 5 Kabupaten (Cianjur, Bandung, Karawang, Kuningan dan Indramayu) maka ada tambahan 12 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ektsrem di Jawa Barat," ungkapnya.
Pemerintah Pusat, ujar Ono, sebenarnya sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa," tuturnya.
"Lalu, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat? Kemana saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil?" tanya Ono.
Berkaca dari kondisi yang sejauh ini terjadi, Ono berkesimpulan tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrem.
Baca Juga: Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat Ditumbuhi Ilalang dan Rumput Liar
Di sisi lain, program bantuan sosial sangat kecil anggarannya sehingga hanya berdampak sesaat.