Network
"Itu berdasarkan investigasi kami di lapangan. Tentunya ini telah banyak merugikan pendapatan anggaran daerah di bidang perpajakan dengan nilai yang tidak kecil," terangnya.
"Kami meminta Kejati Jabar segera mengusut tuntas laporan kami secepatnya. Kami sudah mempunyai bukti konkret, jika Kejati meminta saksi kunci terkait kasus ini, maka kami siap hadirkan saksi tersebut," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Agus juga sempat mengungkapkan, berdasakan penelusuran yang dilakukan, selama menjalankan surat perintah tersebut, tim verifikasi setidaknya sudah memerika 8 WP. Mulai dari restoran, kafe hingga hotel.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, dalam pemeriksaan itu ada indikasi perbuatan tidak terpuji yang mengarah pada upaya mengambil keuntungan secara pribadi," terang Agus.
Baca Juga: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Bakal Umumkan Mundur dari Jabatannya Hari Ini
Menurut Agus, penentuan pemeriksaan WP terkesan subjektif karena tidak melalui kajian yang memadai. Padahal idealnya, tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sebelumnya, Koordinator Forum Peduli Bandung, Kandar Karnawan juga mendorong Kejati Jabar untuk menangani kejanggalan penerimaan pajak di Kota Bandung.
Pasalnya, penerimaan pajak di Kota Bandung yang dikelola Bapenda dikhawatirkan diwarnai penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
Kandar mengatakan, pengawasan pendapatan daerah menjadi salah satu tugas dan fungsi aparat penegak hukum (APH).
Ia berharap jaksa dari Kejati Jabar bisa turun tangan mengawasi bahkan menangani adanya kejanggalan penerimaan pajak itu.
