Wagub Jawa Barat : Ulama berpolitik di Indonesia Bukan Hal Baru

- 26 Juni 2020, 20:29 WIB
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ullum saat kunjungan di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ullum saat kunjungan di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. /Septian Danardi/


GALAMEDIA - Peran Ulama dalam perpolitikan di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru. Semenjak dahulu, peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia sudah banyak diakui.

Sebut saja Jendral Sudirman, Ki Hajar Dewantara, KH. Hasyim Asy'ari, dan banyak tokoh lainnya, merekalah contoh sosok 'Guru Ngaji' atau ulama yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, tidaklah mengherankan jika ulama saat ini pun harus terlibat dalam urusan politik, atau bahkan ulama itu sendiri yang mau menggeluti dunia politik praktis.

Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Dikukuhkan sebagai Bunda Forum Anak Daerah Jabar

Menurutnya, ulama yang aktif di bidang politik, akan menjadi referensi umat dalam menentukan sikap politik.

Terlebih, lanjut Uu, sosok ulama adalah sosok yang dikenal sebagai pemandu umat Islam. Karena penguasaannya terhadap ilmu agama. Apalagi, Ulama juga berpredikat sebagai pemimpin umat, atau bahkan pewaris para Nabi SAW dalam menegakkan dan menjalankan perintah Allah SWT.

"Kehadiran ulama dalam dunia politik akan menjadi referensi umat dalam menentukan pilihan politik. Pilihan politik akan sesuai dengan keimanan, ketaqwaan, dengan keilmuan agama. Maka mutlak dibutuhkan kehadiran ulama dalam event politik," kata Kang Uu, saat kunjungan kerja di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 26 Juni 2020.

Baca Juga: Yana Menyebut PPDB di Kota Bandung Secara Umum Berjalan Lancar

Sehingga, dengan aktifnya ulama dalam perpolitikan baik legislatif maupun eksekutif. Maka akan hadir keputusan yang sesuai keinginan para ulama.

"Jangan sampai, pengalaman saya pernah masuk ke satu ponpes besar, saya minta dukungan, Kiyai disana malah bilang, 'Jang Uu akang mah bade ikhfa dina politik, bade nyelametken lembaga'," katanya.

"Berbicara seperti itu, kami harap prinsip- prinsip seperti itu ada perubahan lah. Mohon maaf kepada ulama kami bukan menggurui atau apa, tapi supaya kita punya keinginan diwadahi oleh tata negara," tambah Kang Uu, yang juga sebagai Panglima Santri Jawa Barat.

Baca Juga: Berprestasi di Indonesia, Chun Li Jadi sebagai CEO Lazada Group

Begitu juga keputusan yang didambakan para ulama itu akan terlindungi oleh undang-undang dan hukum ketata negaraan. Dimana situasi dan dinamika politik hari ini, terjadi karena ragam faktor dan berkat pergerakan para insan politik.

Sehingga apapun dinamika yang terjadi saat ini, kata Uu, bukan jadi ajang antar-golongan untuk saling menyalahkan. Justru dinamika inilah tantangan sekaligus ladang amal bagi para ulama untuk andil kedalam politik.

"Seandainya situasi hari ini ada hal yang tidak sesuai dengan hati dan nurani para Kiyai, jadi harapan kami para kiyai harus terjun kembali ke dunia perpolitikan.
Termasuk didalamnya adalah politik praktis ," katanya.

Baca Juga: KPK Sambangi Pemkot Cimahi Koordinasi Soal Dana Bansos Covid-19

Kata Uu, Jangan menganggap bahwa urusan politik bukan urusan kiyai, bukan urusan ajengan, sehingga kiyai seolah- olah Apriori dan dingin dalam dunia perpolitikan, hanya berfokus pada dunia tarbiyah sementara siyasah ditinggalkan.

Kang Uu mencontohkan, bahwa di alam demokrasi setiap masyarakat memang bisa menyuarakan aspirasi. Bahkan dengan berbagai cara, sampai lewat aksi turun ke jalan.

Tapi tetap saja, sebanyak apapun masa yang turun ke jalan. Setiap aspirasi tetap harus berproses lewat jalur politik, yang oleh para pemangku kepentingan lah akhirnya suatu keputusan bisa diputuskan.

Begitu juga aspirasi umat, yang pastinya akan lebih bermartabat lagi jika semuanya dapat diputuskan lewat jalur politik.

Halaman:

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x