Network
Baca Juga: Ajay Priatna Tinjau Pelaksanaan Swab Test di Pasar Rancabentang
"Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau ada situasi politik yang dianggap para kiyai tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur baru teriak. Tapi dalam proses 'mengolah nasi' menjadi bubur para kiyai apriori. Tidak ada cara lain kecuali dengan mekanisme yang diatur undang- undang yakni dengan proses politik," tegas Kang Uu.
Kang Uu juga menambahkan, kalau sebaik- baiknya umat adalah umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka orang- orang yang berprinsip demikianlah yang harus aktif di perpolitikan.
"Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran juga harus dengan kewenangan dan Daulah. Siapa yang punya kewenangan dan Daulah dalam tata negara ialah eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Baca Juga: Sekolah dan Disdukcapil Diingatkan Soal KK Bodong dalam PPDB
Maka, lanjut Uu, hadirnya sosok ulama dalam perpolitikan, juga hendaknya menjadi teladan bagi umat.
Kehadiran ulama dalam politik, seharusnya bisa mewarnai politik kekuasaan menjadi harmonis, bukan malah menambah kontras permusuhan antar- golongan atau antar- partai. Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh ulama.
Lewat jalur politik pula lah ulama dapat mengaktualisasikan kebaikan di hadapan umat. Jika seorang ulama itu ikut andil dalam dunia politik, maka tidak lain adalah untuk menjadi figur dan teladan yang baik, entah itu bagi tokoh politikus yang lain atau bagi umat.
Baca Juga: Praktik Pungli di Disdukcapil Cirebon Tiga Orang Jadi Tersangka
Diungkapkan Kang Uu, Dalam salah satu keterangan pun menegaskan, bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan pada seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam Kepemimpinan.
Nabi Muhammad SAW lah contoh pemimpin negara yang Ideal. Bahkan Ialah Sosok paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia.
Artinya, kata Uu, Nabi SAW memiliki kecerdasan Siyasah, atau kecerdasan politik yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam mengelola kekuasaan.
Sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai llahi.
"Oleh karena itu saya berharap, para Kiyai jangan ragu aktif di dalam politik tapi tidak meninggalkan tugas pokok utama sebagai pengasuh pondok pesantren, atau bisa saja ada yang mewakili dari Pesantren yang jadi Bupati, Walikota, Gubernur atau Wakilnya, Anggota Dewan, Ketua Partai, dan lain- lain. Harapan kami seperti itu adanya," ungkapnya.
