Network
Mahar politik sering dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan integritas sistem politik, karena kepentingan individu atau kelompok dapat mengesampingkan kepentingan publik.
Oleh karena itu, praktik ini dilarang di banyak negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi yang dapat dikenai hukuman pidana termasuk di Indonesia.
Peserta pemilu yang mengikat partai politik dengan menggunakan uang mahar politik menyebabkan proses pemilu, terutama pada saat pencalonan calon peserta pemilu, menjadi cacat prosedur.
Karena seseorang dicalonkan menjadi peserta pemilu bukan karena kemampuan dan visi misinya, tetapi dipengaruhi oleh mahar politik.
Mahar politik merupakan salah satu aspek yang membuat politik di Indonesia menjadi mahal, selain jual-beli suara. Nilai transaksi di bawah tangan ini sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar pula peluang kandidat untuk diusung partai.
Amir juga mengungkapkan bahwa para kontestan mengeluarkan uang sekitar Rp 5-15 miliar untuk membiayai mahar politik.
"Para kontestan mengeluarkan uang antara Rp 5-15 miliar per orang untuk membiayai mahar politik," kata Amir.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING PERSIB vs Barito Putera Liga 1 Sedang Berlangsung, Klik di SINI Tanpa Ribet
Untuk mendapatkan uang mahar politik, tentu saja seorang kandidat tidak merogoh koceknya sendiri. Pasalnya, nilai mahar tersebut terkadang bahkan lebih besar dari total harta kekayaan calon pemberi. Amir mengatakan, ada penyandang dana di balik mahar politik, baik pengusaha, perorangan, maupun pihak swasta.
