Network
GALAMEDIANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga regional dan internasional terkait penanganan kasus korupsi lintas negara.
Dalam sambutan di pertemuan bilateral dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, meskipun lembaga yang dipimpinnya berada di dalam kekuasaan eksekutif, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral bersama Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja, KPK kata Firli dibentuk sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien.
"KPK diberikan mandat konstitusi untuk memberantas korupsi secara jujur dan profesional. Ada lima prinsip yang dipegang KPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antaranya prinsip keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proporsionalitas," kata Firli saat menerima Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 8 Maret 2023.
Baca Juga: Ingin Wajah Glowing Seperti Artis Drama Korea? Tanpa Biaya Perawatan Mahal, Ala dr Zaidul Akbar
Empat Visi Komisi Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Firli menjelaskan dalam pertemuan bersama Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja, KPK memiliki empat visi yang mencakup hal-hal, antara lain; meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem manajemen administrasi lembaga Negara dan pemerintahan yang antikorupsi.
Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif, memberantas tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum, serta meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
Melalui trisula KPK yang memiliki tiga ujung tajam, ada tiga upaya yang dilakukan KPK, yaitu strategi edukasi, pencegahan, dan penindakan. Dimana ketiganya dilakukan secara simultan dan terintegrasi satu sama lain dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan.
"Tentu saja kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi KPK untuk menjalin kerja sama antara Kamboja dan Indonesia. Bagi KPK, sudah seharusnya setiap negara di ASEAN saling mendukung untuk meningkatkan pencegahan korupsi lintas negara," ujar Firli.
Pembahasan Kerjasama Internasional
Selain itu, pertemuan bilateral bersama Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja, juga membahas kerja sama internasional dalam memperkuat kerja sama multilateral pemberantasan korupsi. Firli juga menyoroti pelacakan aset koruptor yang biasanya disimpan di luar negeri. Kerja sama multilateral ini harus terus dilakukan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi di berbagai forum internasional seperti G20 dan APEC.
Kerja sama internasional yang dilakukan KPK terbagi dalam tiga jenis, yaitu kerja sama di bidang pencegahan, penindakan, dan peningkatan kapasitas. Kerja sama di bidang pencegahan dilakukan dalam rangka pertukaran informasi terkait metode, pendekatan, dan praktik-praktik yang baik dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, kerja sama di bidang penindakan dilakukan untuk pertukaran informasi dan data terkait penanganan perkara, pertukaran pengetahuan terkait modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, penggunaan teknologi informasi dan berbagai metode baru lainnya seperti digital forensik, accounting forensik, dan bantuan upaya hukum lainnya dalam mendukung penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Rekomendasi 4 SMA Terbaik di Purbalingga Jawa Tengah Berdasarkan Nilai UTBK, Sekolah Apa Saja?
Kemudian, kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia, dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti penyelenggaraan seminar atau konferensi internasional, program pelatihan bersama, dan program magang di lembaga antikorupsi negara lain. Hal inilah yang saat ini sedang dilakukan antara KPK dan ACU Kamboja.
Dengan adanya pertemuan bilateral dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja Ini, KPK berharap ada tindak lanjut antara Indonesia dan Kamboja untuk menyerukan isu-isu nasional terkait pemberantasan korupsi di pertemuan-pertemuan internasional.
Agenda yang diikuti Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja
Dalam kunjungan ini, Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja akan mengikuti serangkaian kegiatan antara lain budaya integritas dan pendidikan antikorupsi, presentasi mengenai regulasi dan pengelolaan LHKPN, presentasi mengenai keberhasilan KPK mengungkap TPPU lintas yurisdiksi, presentasi mengenai pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan, serta rapat koordinasi penyelenggaraan ASEAN-PAC Workshop.
Dalam kesempatan yang sama, Vice President of Anti-Corruption Unit Kerajaan Kamboja, H.E. Mr. Yonn Sinat juga menyampaikan bahwa kunjungan ACU ke KPK bertujuan untuk membangun kerja sama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Deputi Bidang Edukasi dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.
Sedangkan dari pihak Anti-Corruption Unit of Kerajaan Kamboja, turut hadir Deputy Director General of Operation ACU of Kerajaan Kamboja, Ibu Ou Sitha dan Miss Ouk Chansopheata, Assistant ACU of Kerajaan Kamboja, H.E Dr. Orn Pannha dan Miss Kem Sopheap.***
