Network
GALAMEDIA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Jabar merupakan provinsi paling rawan dalam penularan Covid-19 dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa.
Namun, kekompakan semua pihak mampu membuat jumlah kasus di Provinsi Jabar berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Indonesia. "Hingga saat ini kasus aktif tinggal 2.927 orang, yang sembuh sudah 4.444 orang," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil rapat koordinasi bersama Presiden di Makodam III/Siliwangi di Kota Bandung, Selasa 11 Agustus 2020.
Usai menggelar rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Emil turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan rombongan antara lain Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk meninjau BUMN PT Bio Farma. Setelah itu, rombongan juga meninjau uji klinis fase 3 vaksin Sinovac asal China kepada 25 relawan di RSP Unpad.
Baca Juga: Kirab Pusaka untuk Rayakan Tahun Baru Jawa di Istana Mangkunegaran Ditiadakan
Sementara itu, dalam arahannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penanganan Covid-19 di Jabar yang dinilai terkendali. Dari laporan level kewaspadaan periode 3 hingga 9 Agustus 2020, tidak ada lagi Zona Merah atau daerah Risiko Tinggi di Jabar.
Rinciannya, pada periode tersebut, 14 kabupaten/kota termasuk ke dalam Zona Oranye (Risiko Sedang) dan 13 kabupaten/kota masuk Zona Kuning (Risiko Rendah). Sementara di level kecamatan, hingga 5 Agustus lalu, terdapat 228 kecamatan atau sekitar 36 persen merupakan Zona Hijau.
Pun meski masih terdapat kenaikan kasus terkonfirmasi di sejumlah daerah, rata-rata angka Reproduksi Efektif (Rt) Covid-19 di Jabar pada 28 Juli hingga 9 Agustus berada di angka 0,86.
Baca Juga: Jadwal Acara INDOSIAR dan SCTV, 12 Agustus 2020: UEFA Europa League dan Legend of The Blue Sea
"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada gubernur, Forkopimda, bupati dan wali kota, jajaran Gugus Tugas, dokter dan perawat, tokoh masyarakat, relawan, TNI dan Polri, yang telah bekerja keras dalam mengendalikan Covid-19 di Jawa Barat sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan," ucap Jokowi.
"Rata-rata semua sudah pada posisi (zona kewaspadaan) Kuning dan Hijau, saya harapkan ini terus dipertahankan dan dikendalikan. Syukur (jika) yang kuning semua bisa dilarikan (menjadi zona) ke Hijau," tambahnya.
Kepada seluruh warga negara, Presiden pun mengingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan hingga vaksin Covid-19 telah selesai diuji dan bisa digunakan.
Baca Juga: Selain Produk China, BPOM Tengah Mencari Vaksin Covid-19 Alternatif
"Saya ingatkan kembali ancaman Covid-19 belum selesai hingga vaksin (Covid-19) bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di Tanah Air ini," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang diikuti bupati/wali kota secara virtual itu, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal, di mana PSBB tingkat desa/kampung atau penanganan dalam skala kecil bisa memudahkan untuk memutus rantai penularan virus SARS-CoV-2.
"Saya kira ini sudah dikerjakan Jabar, agar diteruskan," kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti terkait manajemen krisis terutama dalam kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker. Presiden berujar, penggunaan masker adalah kunci keberhasilan memutus rantai penularan Covid-19 sekaligus mendukung dalam kebijakan aktivitas perekonomian.
Baca Juga: ARS Hackathon 2020: Tantang Anak Muda Berinovasi dan Berikan Solusi IoT
"Betul yang dikatakan Bapak Gubernur (Jabar), pilih PSBB atau masker, kita pilih pakai masker. Diharapkan di sini (Jabar), dalam dua minggu ini, dibantu TNI/Polri dan Gugus Tugas daerah, urusan masker dikerjakan secara masif," ucap Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang sama penting sehingga kepala daerah harus jeli mengatur dua hal tersebut selama pengendalian pandemi.
"Tidak bisa hanya mengurus Covid-19, tapi urusan ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem sosial-ekonomi di masyarakat. Maka gas dan rem (antara kesehatan dan ekonomi) oleh bupati, wali kota, dan gubernur ini manajemennya harus dikendalikan dengan ketepatan yang baik," tutur presiden.
