Network
"Setelah delapan kali Kabupaten Bekasi menyandang opini WTP sekarang malah dengan berat hati harus menerima opini WDP. Ini jadi preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian dalam kepemimpinan di pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini,” tegas Soleman, dalam keterangan resminya, Jumat, 19 Mei 2023.
Dikatakan Soleman, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bekasi berharap opini WDP yang diraih Pemkab Bekasi menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jabatan Pj Bupati.
"Ini yang membuat Fraksi PDI Perjuangan konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan," tegas Soleman.
Baca Juga: Kapan Ridwan Kamil Digantikan Pj Gubernur Jabar? Pemprov Beri Penjelasan
Baca Juga: Jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Berakhir 2023, Nama 3 ASN Disodorkan Jadi Calon Pendamping
Lebih lanjut, Soleman menyatakan, opini WDP menjadi bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh Dani Ramdan selama menjadi Pj Bupati Bekasi hanya pencitraan.
Ia juga menegaskan, opini WDP dari BPK RI pada Kabupaten Bekasi akan menjadi penilaian bagi masyarakat atas kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Sekedar informasi, opini WDP atau qualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.***
