Network
Dalam kaitan itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP tersebut menyatakan, fungsi perwakilan parpol di DPR dan instrumen-instrumen non formal, seperti media massa sebagai akselerator dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila menjadi penting.
Baca Juga: Terserang Virus Corona, Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia
Di era disrupsi yang lebih public oriented saat ini, dan dengan perlembangan informasi yang begitu cepat di media mainatream, media online termasuk medsos, disebutnya sebagai orkestrasi dalam kita menyempurnakan terwujudnya tujuan demokrasi yang menyejahterakan rakyat.
Kendati demikian, Aria Bima khawatir terhadap ekses yang tidak mendidik tidak memberi warna demokrasi, yakni peran medsos yang lebih dominan dibanding media mainstream, media elektronik maupun media online.
Dia mengamati banyak berita di medsos yang tidak punya makna terhadap perkembangan demokrasi.
Menanggapi munculnya fenomena politik dinasti atau oligarki menjelang Pilkada serentak tahun 2020 ini, Aria Bima mengungkapkan, PDIP mengamati secara cermat politik dinasti atau oligarki tersebut.
Baca Juga: Polisi Diminta Segera Menahan DC, Tersangka Pencabulan Terhadap Dua Gadis
Menurut dia, PDIP berupaya keras mencegah praktik oligarki, karena tidak membangkitkan ekonomi negara tapi justru bisa membangkrutkan negara.
"Di antara upaya yang dilakukan PDIP mencegah oligarki, yaitu melarang keanggotaan legislatif bagi yang ada hubungan keluarga di suatu lembaga perwakilan yang sama," katanya.
"ontohnya, karena Mbak Puan Maharani sudah di DPR, meskipun Mas Prananda punya potensi dan hak menjadi anggota legislatif akhirnya dilarang," jelasnya.
