Network
GALAMEDIA - Front Pembela Islam (FPI) ikut menyoroti rencana kebijakan sertifikasi ulama oleh pemerintah. FPI menuding rencana itu digulirkan oleh pihak anti-Islam.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Ia menilai kebijakan digulirkan hanya sebagai alat kontrol pemerintah terhadap ulama.
"Sertifikasi ini bentuk kontrol rezim terhadap para ulama. Rezim yang curiga dan melakukan kontrol terhadap para ulama adalah rezim yang anti agama," tegas Munarwan, dikutip dari wartaekonomi, Selasa, 8 September 2020.
Baca Juga: Catat, Ini Jadwal Pencairan BLT Rp 600 Ribu Tahap 3 Bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta
Seperti diketahui, Kementerian Agama berencana menggulirkan program sertifikasi ulama dengan bungkus Penceramah Bersertifikat. Program ini diklaim arahan Wapres sekaligus Ketum MUI Ma'ruf Amin.
Munarwan mengaku sangat heran dengan sikap pemerintah Indonesiaa saat ini. Mengklaim bukan negara agama, tapi pemerintah menurut Munarwan malah lebih sering ikut campur mengurusi soal agama.
"Bertahun-tahun serangan rezim terhadap agama yang tidak lain dan tidak bukan ditujukan hanya pada agama Islam," tutur Munarwan.
Baca Juga: Bersembunyi di Pedesaan Usai Bepesta di LA, David dan Victoria Beckham Dituding Sebarkan Covid-19
"Maka ini tentu desainernya adalah orang orang anti-Islam bersekutu dengan kaum munafiqun," tegas dia.
