Network
GALAMEDIANEWS - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasa miris dengan merosotnya prestasi pemda atau Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu dikarenakan, pada masa jabatan mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mendasar kepada kebutuhan pokok masyarakat KBB.
Ketua MPI DPD KNPI, KBB, Lili Supriatna mengatakan, pada masa jabatan Bupati Abubakar dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Yayat T. Soemitra, KBB menempati rangking 3 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) se-jawa Barat dan peringkat ke 21 di tingkat nasional.
Menurut Lili, LPPD KBB saat merosot drastis sampai menempati urutan 385 atau 15 terbawah dari 400 kabupaten se-Indonesia dengan status kinerja pemerintah daerah sangat rendah.
Baca Juga: Habiskan Rp 6 Miliar, Pj Bupati Bandung Barat Resmikan Alun-alun Lembang Era Hengky Kurniawan
" Keambrukan ini sangat drastis turun daripada sisi kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya butuh pemikiran yang ekstra keras untuk Pj. Bupati Bandung Barat Arsan Latif, " ujar Ketua MPI DPD KNPI, KBB, Lili Supriatna saat dihubungi. Minggu 10 Desember 2023.
Selain itu, Lili menilai, penyelenggaraan Pemda Bandung Barat menjadi carut-marut akibat efek domino dari ulah mantan Bupati yang tidak mempedomani kebutuhan dasar masyarakat.
Contohnya, kata Lili, LPPD itu salah satunya harus ada skala prioritas daripada pelayanan dan prasarana kebutuhan dasar, baik itu di kesehatan, pendidikan, terutama di infrastruktur.
"Nah, KBB ini terlalu banyak membangun yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Temukan Botol Miras di Lingkungan Pemda KBB, Arsan Latif Klaim Pelaku Bukan ASN Tapi Warga Luar
Terkait pembiayaan melalui APBD, Lili menyampaikan, pada masa jabatan mantan Bupati Hengky Kurniawan, selain banyak proyek yang tidak menjadi kebutuhan pokok masyarakat, juga ada pemborosan APBD untuk pembiayaan perbaikan jalan yang statusnya jalan lingkungan yang merupakan tanggung jawab kepala desa (Kades).
"Sebesar apapun APBD ketika infrastruktur semua harus dibiayai Pemda, ini kelabakan sehingga kebutuhan-kebutuhan pokoknya tidak tercapai targetnya. Makanya saya kritik Kadis PUPR, prioritaskan dulu jalan-jalan yang masuk di level kabupaten yang pada rusak," tuturnya.
Selain proyek yang melenceng dari RPJMD, Lili menjelaskan, bahwa masa era Hengky Kurniawan tidak fokus terhadap pelayanan mendasar bagi masyarakat KBB. Sehingga, produk Musrenbang tidak pernah digunakan padahal sudah melalui bahasan bersama dari tingkat kewilayahan hingga tingkat Kabupaten.
"Artinya masa pemerintahan beliau (Hengky Kurniawan) jadi harus dikembalikan lagi ke khitahnya keberpihakan anggaran terus produk Musrenbang ini harus menjadi kebutuhan dasar karena Musrenbang itu adalah pokok-pokok pikiran (Pokir) tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ingin daerahnya maju diusulkan melalui Musrenbang," katanya.
"Kalau Pokir itu adalah kepentingan konstituen, terus juga dinas itu kan kebutuhannya kita lihat ke depan, tapi kalau Musrenbang itu menjadi kebutuhan pokok," ucapnya menambahkan.
Adapun usulan Musrenbang diimplementasikan dalam RPJMD, Lili menegaskan, pemerataan anggaran infrastruktur dari segi pelayanan mendasar akan tercapai sebagaimana prestasi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan periode Bupati Bandung Barat sebelumnya.
"Saya yakin kalau usulan-usulan Musrenbang itu dibuat dan dimasukan ke RPJMD dan dimasukan ke dalam produk-produk tahunan, pemerataan anggaran infrastruktur itu dari sisi pelayanan mendasar itu akan segera tercapai dan pasti akan mengejar kembali posisi Bandung Barat seperti dulu pada tahun 2018," katanya menandaskan. ***
