Network
Diakui Budi, ia melihat ada permasalahan besar mengingat salahsatu dari tiga orang yang dinyatakan positif, ikut hadir di dua acara yang dihadiri banyak warga di kampungnya yaitu hajatan dan pemakaman tokoh agama.
“Salah satu yang dinyatakan positif dari tiga orang ini, aktif menyiapkan dua acara itu hingga pelaksanaan acaranya, membagi-bagi makanan ke rumah warga dan bertemu dengan banyak orang,” katanya.
Baca Juga: Resep Tahu Gejrot, Camilan Khas Cirebon yang Seger dan Bikin Ketagihan
Karena merasa ada potensi besar menjadi klaster penyebaran Covid-19 baru dari kampungnya, Budi pun mengusulkan agar pemerintah daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di kampungnya. Ia menyebut, warga siap mengikuti kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang massif.
“Harusnya semua warga di swab, karena hadir di acara hajatan dan juga acara pemakaman, kalau tidak PSBM saja se-kampung,” ucapnya.
Budi juga melihat, penanganan Covid-19 di kampungnya terkesan setengah hati. Orang pertama yang dinyatakan positif setelah sempat diisolasi di rumah sakit, dua hari kemudian sudah pulang karena ternyata bukan positif Covid-19, melainkan terkena penyakit DBD.
“Pulang ke kampung juga tidak diantar petugas, hanya pakai ojek. Makanya warga banyak yang merasa aneh,” katanya.
Baca Juga: Sepekan PSBB II DKI Jakarta: Kasus Covid-19 bertambah 6.960 Orang! Simak Daftar 25 Kelurahan
Selain itu, terang Budi, pemerintah pun tidak melakukan isolasi terhadap keluarga pasien yang dinyatakan positif Covid-19. Pihak keluarga, tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena tidak ada jaminan sosial berupa jatah hidup dan lainnya dari pemerintah untuk isolasi mandiri.
“Tim gugus tugas hanya meminta warga isolasi mandiri, tapi tidak diberi jaminan sosial, sama saja bohong, bagaimana kebutuhan hidup mereka selama isolasi kalau tidak ada bantuan,” katanya.
