Network
GALAMEDIANEWS – Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa penyusunan rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Bandung 2025 akan difokuskan terhadap isu pemantapan daya saing daerah.
Tema tersebut sengaja difokuskan Bupati Bandung Dadang Supriatna karena sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.
"Rancangan awal (Ranwal) RKPD tahun 2025 ini nantinya menterjemahkan secara detail arah kebijakan pembangunan tahun 2025, yang difokuskan terhadap pemantapan daya saing daerah," kata Bupati Dadang Supriatna saat membuka Konsultasi Publik RKPD 2025, di Grand Sunshine Soreang, Kamis 1 Februari 2024.
Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS juga mengatakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun 8 bulan terakhir kepemimpinannya, telah menghasilkan beberapa kemajuan yang ditandai oleh meningkatnya capaian indikator makro pembangunan, baik ekonomi maupun sosial.
Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung meningkat yang sebelumnya minus 1,8% di tahun 2020, menjadi 5,35 persen pada tahun 2022. Dari sisi sosial kemajuan diperoleh melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semula 72,73 poin menjadi 73,16 poin pada tahun 2022.
"Akan tetapi keberhasilan tersebut masih menyisakan persoalan-persoalan dan isu-isu strategis yang aktual, serta beberapa program prioritas yang belum tercapai secara optimal," kata Kang DS.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya menunggu informasi-informasi dan masukan-masukan, sehingga terjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjaring aspirasi pengampu kepentingan melalui kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik.
